Riwanto Tirtosudarmo's blog

Reorganizing the informal sector in Tanah Abang Market

One of the unintended results of Suharto's New Order economic development policy and political engineering strategy is the burgeoning phenomenon of the informal sector in Indonesia's cities. As an academic term, "informal sector" was coined in the 1970s, following the widely debated discussions on the issues of urban bias and "why the poor stay poor" prominently argued by Michael Lipton. Read more.

Ciliwung Merdeka: Mengembalikan martabat kemanusiaan warga miskin

Dibawah kepamongan Sandyawan Sumardi, seorang sosial aktivis, sebuah komunitas miskin yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung di wilayah yang paling padat penduduk di Jakarta telah melakukan perjuangan untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai warganegara dan sebagai manusia. Ciliwung adalah nama sungai yang membelah kota Jakarta, selalu membawa banjir dimusim hujan karena wilayah pegunungan diatas Jakarta telah berubah dari hutan dan resapan air menjadi vila-vila indah bagi kaum elit. Di tengah-tengah kemelaratan dan lingkungan yang buruk warga miskin dan lemah ini ternyata mampu membentuk Ciliwung Merdeka sebuah platform untuk bergerak dan untuk menyampaikan aspirasi sosial dan politik mereka sebagai warga kota dan warganegara. Baca lebih lanjut.

Ciliwung Merdeka: Reclaiming the human dignity of the poor

Under the guardianship of Sandyawan Sumardi, a social activist, a poor community living on the riverbank of Ciliwung River in the most crowded area of Jakarta has been struggling to regain its human rights. Ciliwung is the name of the river that run through Jakarta and brings floods during the rainy season, as the mountainous areas above Jakarta turn from forest and water reservoir into beautiful villas for the rich. Amidst economic hardship and dire environmental conditions, this poor and vulnerable community is has set up "Ciliwung Merdeka," or Free Ciliwung, a mobilizing platform to voice their social and political aspirations as members of the city and as Indonesian citizens. Read more.

Bringing urban space back to the people through public fairs

The decision of Jakarta governor Jokowi and vice governor Ahok to start the people festival in Monas Park reflect their concern to reclaim public urban space for Jakarta's people. The event, called Local Creative Products Week, ran from 14 to 16 June 2013 and attracted more than 75 thousand people, truly becoming a people's festival. Read more.

Kembalikan ruang publik ke rakyat

Keputusan Jokowi dan Ahok selaku gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengusung sebuah festival rakyat Jakarta di Taman Monas mencerminkan keprihatinan mereka untuk membawa kembali ruang publik kota untuk rakyat. Acara yang diberi nama Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) diselenggarakan selama tiga hari (14-16 Juni 2013) telah menarik lebih dari 75 ribu pengunjung benar-benar sebuah festival rakyat yang sesungguhnya. Baca lebih lanjut.

Rumah untuk pemukim liar

Banjir adalah peristiwa rutin setiap tahun bagi warga Jakarta., tidak peduli bagi yang kaya atau yang miskin. Bedanya, warga Jakarta sekarang memiliki gubernur dan wakil gubernur yang memiliki komitmen untuk memecahkan masalah banjir. Banjir sendiri merupakan masalah yang harus dipecahkan, selain itu pemerintah kota juga harus memecahkan dampak banjir itu. Salah satu masalah yang merupakan dampak banjir adalah penyediaan perumahan untuk penduduk yang tinggal secara liar di areal waduk yang berfungsi sebagai penampung air di musim hujan. Selama bulan Januari-Februari tahun ini banjir besar melanda pemukiman liar di berbagai tempat di Jakarta, termasuk di areal waduk Pluit di Jakarta Utara. Baca lebih lanjut.

A home for the squatters

Flooding is a yearly event for all Jakartans, whether rich or poor. However, Jakarta now has a governor and a vice governor who are committed to solving the problems of flooding. The flooding in itself has yet to be solved, but many other problems caused by flooding have been taken on. One issue is providing homes for the poor who currently live in the dam area, which is supposed to be a reservoir during the rainy season. In January-February of this year, a big flood occurred, affecting the squatter communities in many areas of Jakarta, including on the Pluit Dam land in North Jakarta. Read more.

Tanah Merah: The refusal of citizenship for the urban poor

The idea of citizenship is distant for most Indonesians, and even more so for the poor. The ordeal of more than 27 thousand people being denied their Jakarta ID cards for many years epitomizes the way in which the state deals with the issue of citizenship. The following is the story of the people in Tanah Merah, but represents most Indonesians' struggle with citizenship. Read more.

Tanah Merah: Tertolaknya kewarganegaraan penduduk miskin kota

Tanah Merah adalah sebuah bentuk pertumbuhan komunitas miskin yang tipikal di Jakarta pada masa Orde Baru dimana manajemen penataan ruang kota umumnya buruk dan tidak berfungsi. Pemukiman liar yang pada awalnya hanya dianggap sebagai bersifat sementara ternyata berkembang menjadi pemukiman permanen karena penduduknya mulai membangun rumah-rumah mereka dengan material yang tahan lama. Pemerintah kota jelas ikut bertangung jawab karena mereka juga yang diam-diam memberikan ijin tidak tertulis, dengan bayaran yang tidak resmi, dan membiarkan warga memperoleh berbagai pelayanan public seperti listrik dan lain-lain. Setelah lebih dari dua dekade Tanah Merah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah komunitas yang mapan meskipun sebagian besar warganya tetap ditolak haknya untuk mendapatkan KTP Jakarta. Read more.

A new political space for the poor of Jakarta?

"The poor of Jakarta" is the title of a 1975 article by Gustaf Papanek, in Development and Cultural Change. This article may be the first analytical account on the social and economic life of the urban poor in Jakarta. In this article, Papanek, a professor of economics at Boston University, describes the characteristics of the urban poor, based on a survey conducted in 1972. This survey found that the poor varied in their response to the government policies, but many of them were actually well-aware of government policies. They generally feel insecure about being evicted, as the city government at the time was actively accelerating public infrastructures development. Read more.