Layanan kesehatan gratis untuk kaum miskin Jakarta

Salah satu janji kampanye Jokowi-Ahok adalah pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Jakarta yang tergolong miskin. Tidak lama setelah dilantik Jokowi segera merealisasikan janjinya itu, pembagian “Kartu Jakarta Sehat” yang kadang-kadang dia sendiri yang membagikan langsung ke penduduk. Dengan menggunakan kartu sehat itu penduduk miskin dapat memperoleh akses secara gratis pelayanan kesehatan, seperti obat-obatan, operasi dan kamar di rumah sakit. Tidak sedikit pengamat yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok ini sebagai sebuah revolusi dari kebijakan social yang bersifat afirmatif pada kelompok miskin.

Tanggapan yang terjadi sebagaimana banyak pihak telah menduganya adalah terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Media massa melaporkan bahwa sampai akhir Januari 2013 sekitar tiga bulan sejak kartu sehat mulai dibagikan jumlah pasien di rumah sakit Jakarta yang diwajibkan melayani penduduk miskin meningkat sampai 70-80 persen dan membuat shok bagi para petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat, karena mereka harus bekerja ekstra keras untuk melayani pasien miskin yang setiap harinya membuat antrean panjang di kounter pendaftaran pasien.

Kebijakan public Jokowi di bidang kesehatan dalam waktu singkat telah menghantam praktek business as usual dari para pekerja kesehatan yang telah terbiasa mengeksklusi kaum miskin atas hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Sistim rumak sakit di Jakarta telah dibentuk oleh kekuatan pasar yang mampu mendiktekan standarisasi rumah sakit sesuai dengan tingkat sofistikasi pelayanan kesehatan yang pada gilirannya membuat hirarki rumah sakit berdasarkan kelas-kelas. Rumah sakit kelas C dan D, umumnya adalah rumah sakit umum, yang dalam konteks kebijakan kesehatan yang baru dari Jokowi, berkewajiban melayani penduduk miskin. Sementara itu, rumah sakit kelas A dan B, umumnya rumah sakit swasta, adalah yang diperuntukkan bagi mereka yang kaya. Jurang yang menganga antara mereka yang kaya dan yang miskin di Jakarta adalah sesuatu yang bersifat tipikal dari penduduk ibukota negara-negara di belahan bumi bagian selatan yang tanpa kebijakan yang radikal akan semakin lebar.

Ketegangan birokrasi di bidang kesehatan publik sebagai dampak dari aksi afirmatif Jokowi-Ahok melalui pemberian Kartu Jakarta Sehat untuk kaum miskin seperti terlihat dalam tiga bulan terakhir hanyalah awal dari sebuah kebijakan pembangunan yang lebih eksklusif. Ketika kebijakan itu menciptakan permintaan yang tinggi untuk pelayanan kesehatan Jokowi-Ahok tidak bisa tidak harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah antara lain untuk mereformasi struktur birokrasi dari pemerintahan Jakarta. Sejauh yang dapat dipantau melalui pemberitaan pers Jokowi-Ahok telah sungguh-sungguh dan secara tegas melakukan reshuffle dari pejabat-pejabat dari berbagai tingkatan, mulai dari walikota sampai camat.

Kebijakan publik di bidang kesehatan yang pro kaum miskin tidak sedikit menimbulkan kegelisahan dan muncul dalam perdebatan di media social di kalangan professional kesehatan yang mau tidak mau menjadi sasaran kritik dari masyarakat jika ada respons yang dianggap salah dari mereka. Tanggung jawab professional pekerja kesehatan ini seolah-olah mendapatkan tes ketika ditengah euphoria kebijakan baru Jokowi Ahok tersebar berita seorang bayi prematur berumur 7 hari yang meninggal karena terlambat ditangani oleh sebuah rumah sakit. Publik mempersepsi bahwa bayi itu meninggal karena penanganan yang buruk dari bagian neonatal intensive care unit (NICU) yang seharusnya dilakukan secara memadai dari rumah sakit yang bersangkutan. Berbagai ketegangan yang saat ini dirasakan kalangan pekerja kesehatan sudah semestinya diatasi secara bijaksana oleh pemerintahan Jokowi-Ahok karena mereka adalah tulang punggung bagi suksesnya kebijakan revolusioner di bidang kesehatan yang pro kaum miskin kota yang saat ini sedang dijalankan.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.