Kembalikan ruang publik ke rakyat

Keputusan Jokowi dan Ahok selaku gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengusung sebuah festival rakyat Jakarta di Taman Monas mencerminkan keprihatinan mereka untuk membawa kembali ruang publik kota untuk rakyat. Acara yang diberi nama Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) diselenggarakan selama tiga hari (14-16 Juni 2013) telah menarik lebih dari 75 ribu pengunjung benar-benar sebuah festival rakyat yang sesungguhnya.

Acara ini menampung 125 stand yang menjual hasil kerajinan local yang berasal dari berbagai tempat di dalam negeri. Meskipun Orang Betawi secara resmi dianggap sebagai penduduk asli Jakarta namun karena Jakarta adalah ibukota Indonesia maka wajarlah kalau menjadi tempat bagi semua kelompok etnis di Indonesia. Jadi, kerjinan yang ditampilkan di festival ini datang dari semua tempat di Indonesia. Ini adalah sebuah perayaan keindonesiaan.

Acara ini, diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun kota Jakarta, hendaknya tidak dilihat sebagai sekedar pesta rakyat atau pasar kerajinan rakyat. Acara ini memiliki arti dan signifikansi yang lebih dalam sebagai kritik terhadap Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang telah menjadi komersiil dalam kendali sebuah kelompok bisnis yang dekat dengan istana.

Jokowi dan ahok adalah pempimpin politik yang sedang naik daun yang bersama mereka politik datang dengan misi baru bahwa pemerintah sudah seharusnya melayani rakyat. Sejauh ini, kita telah menyaksikan kedua pemimpin ini memunjukkan perstensi mereka dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan social dari kelas ekonomi lemah di Jakarta, seperti menyediakan pelayanan kesehatan gratis dan perumahan murah untuk penduduk miskin.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau secara popular disebut Jakarta Fair (English) dimulai tahun 1968 oleh Ali Sadikin seorang gubernur Jakarta yang legendaris untuk meningkatkan ekonomi local dan sekaligus sebuah festival untuk rakyat. sampai tahun 1991 acara ini diadakan di Taman Monas. Acara yang berisi tontonan dan pertunjukan serta pameran produk industry kecil dan menengah ini diadakan setiap tahun sebulan penuh sekitar Juni-Juli. Pada tahun 1992 acara ini direlokasi ke Kemayoran di bekas Bandar udara Jakarta. Pada tahun 2004 pemerintah kota Jakarta menyerahkan pelaksanaan Jakarta Fair ke PT JIExpo, milik pengusaha wanita Sri Hartati Murdaya, patron politik Partai Demokrat yang didirikan oleh President Susilo Bambang Yudhoyono.

Karena kodrat Jakarta Fair yang pada awalnya adalah sebuah festival untuk rakyat tetapi kemudian bergeser menjadi berorientasi bisnis tidak dapat dibantah bahwa acara ini menjadi mahal bagi rakyat untuk menikmati, misalnya tiket masuk menjadi sebesar 25 ribu rupiah untuk hari biasa dan 30 ribu rupiah untuk akhir pekan. Keberatan juga disuarakan oleh kalangan pengusaha kecil dan menengah karena ketidakmampuan mereka untuk membayar uang sewa tempat berdagang. Mempertimbangkan bahwa acara ini menjadi jauh dari hati masyarakat Jokowi dan Ahok membatalkan perjanjian antara pemerintahnya dengan PT JIExpo dan memutuskan untuk mengembalikan Jakarta Fair ke Taman Monas pada 2014.

Pekan Kreatif Produk Daerah yang terselenggara dengan sukses selama tiha hari di Taman Monas jelas menunjukkan kerinduan panjang dari rakyat Jakarta akan sebuah ruang public kota yang bebas. Jakarta Fair yang semula memberikan ruang semacam ini sejak tahun 2014 telah dikontrol oleh sebuah kelompok bisnis yang dekat dengan istana. Membawa kembali ruang publik untuk rakyat adalah sebuah keputusan yang tepat dari pemerintah kota untuk mengembalikan politik kepada rakyatnya.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.