Blusukan, sebuah gaya berpemerintahan yang baru?

Blusukan, adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa, yang oleh The Jakarta Post diterjemahkan sebagai impromptu visit, menjadi sangat populer setelah dipakai oleh Jokowi, gubernur Jakarta. Jokowi menggunakan kata itu untuk menggambarkan kegiatannya melakukan inspeksi langsung, seringkali tanpa sepengetahuan siapapun kapan dan kemana dia pergi, bahkan tanpa diketahui oleh staf dan wartawan yang selalu mengikuti geraknya. Kita kemudian mengetahui bahwa tujuan blusukan sesungguhnya adalah untuk melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat, disamping adanya berbagai tujuan resmi lainnya, seperti untuk mencek implementasi sebuah proyek, mencek pelayanan publik yang diberikan olaeh kecamatan dan kelurahan, atau sekedar untuk melihat situasi di lapangan dan untuk mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh warga miskin di tingkat akar rumput.

Blusukan karena itu dapat diartikan secara luas sebagai semacam cara berpemerintahan dalam pengertian Foucaultian. Foucault, filosof dan ahli teori sosial yang menemukan istilah berpemerintahan (govermentality) dan seni untuk memerintah, berpendapat:

Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukanlah sesuatu yang bersifat territorial, namun, sesuatu yang berkaitan dengan kompleksitas manusia dan segala sesuatunya. Segala sesuatu, dalam pemahaman ini, yang mana pemerintah semestinya terlibat, tidak lain adalah manusia dan hubungannya, keterkaitannya, imbrikasinya dengan berbagai hal yang terkait dengan kekayaan, sumberdaya, sarana bertahan hidup, teritori dengan kualitas spesifiknya, iklim, irigasi, fertilitas dan sebagainya; manusia dalam relasinya dengan adat istiadat, kebiasaan, cara bertingkah laku dan berpikir dan sebagainya; dan akhirnya manusia dalam hubungannya dengan hal-hal yang mencerminkan kenaasan dan ketidakberuntungan, seperti kelaparan, wabah penyakit, kematian dan lain-lain. (2000: 216-217)*

Menginterpretasi argumen Foucault dan memakainya untuk memahami gaya pemerintahan Jokowi yang tidak konvensional, dimana protokoler, prosedur dan formalitas dipergunakan secara minimal dan penekanan yang diberikan pada pentingnya kebutuhan warga di akar rumput, mencerminkan keprihatinan foucaultian tentang manusia dan segenap kompleksitas hubungannya dengan kekayaan, sumberdaya, cara bertahan hidup serta keterkaitannya tidak hanya dengan teritori dalam artinya yang luas namun dengan kualitas-kualitasnya yang bersifat spesifik. Apa yang kemudian menjadi sesuatu yang terpenting dalam kepemerintahan adalah manusia dan eksistensinya. Dengan kata lain masalah terpenting dalam mengelola warga tidak lain adalah kehidupan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia saat ini, ketika tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan politik yang ada begitu rendah, gaya kepemimpinan Jokowi berhasil mendongkrak kepercayaan publik terhadapnya. Rekam jejaknya sebagai walikota Surakarta selama dua periode telah menghasilkan kepercayaan bahwa dia benar-benar telah melayani kebutuhan warga. Prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan rasionalitas, efisiensi dan efektifitas, tanpa banyak cingcong atau slogan-slogan, diperlihatkan dengan cara tersendiri yang sungguh merefleksikan sebuah gaya bepemerintahan yang baru dimana manusia menjadi proritas diatas segalanya. Mengeksekusi rencana adalah esensi dari pemerintahan setelah persoalan dalam masyarakat dipahami secara lengkap melalui blusukan.

Daialog adalah katakunci dalam blusukan yang merupakan epitomisasi seni memerintah dari Jokowi. Di dalam adat istiadatnya sebagai Orang Jawa terdapat sebuah kata yang secara logis melengkapi praktek blusukan, diuwongke, artinya manusia harus diperlakukan sebagai layaknya seorang manusia ! Dengan melakukan hal ini Jokowi pada dasarnya telah melakukan oposisi pada apa yang juga ditentang oleh Foucault sebagai kekuasaan politik modern yang dipahaminya sebagai "govermentality". Dalam kata-kata Foucault, "memerimtah - sebuah regulasi terhadap aturan - tidak hanya merupakan persoalan pemerintah dan lembaga-lembaganya tetapi juga terlibatnya berbagai entitas yang beragam: dari politisi, pilantropi, dan birokrat negara sampai ke akademisi, pendeta dan ahli kesehatan".

Kurang dari dua tahun setelah menjadi gubernur Jakarta, ibukota negara Indonesia, seperti telah banyak diramalkan, setelah Megawati, ketua partainya, memberikan persetujuan, Jokowi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden untuk pemilu 2014. Adalah juga menarik bagaimana Jokowi memilih waktu dan tempat pendeklarasian diri tersebut. Deklarasi itu dilakukan seusai sholat Jumat di sebuah museum kecil bekas rumah pahlawan lokal Betawi - Si Pitung. Momentum ini sunnguh penuh dengan simbolisme, dimana ketika menjawab pertanyaan media mengapa memilih tempat ini, diucapkannya beberapa kali kata "perlawanan", yang dalam konteks politik saat ini bisa diartikan sebagai keinginan untuk membalik keadaan dimana nasionalisme dan kedaulatan tidak lagi berada ditangan bangsa Indonesia.

*See Jonathan Xavier Inda (ed) 2005, Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics, pp. 5. Oxford: Blackwell Publishing.

Foto: NHD-INFO

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.