Ahok memimpin Jakarta, dan Jokowi diramalkan menjadi presiden !

Jakarta lolos dari "litmus test" ketika Ahok menjadi pelaksana tugas gubernur Jakarta. Meskipun peralihan tugas ini sudah diramalkan oleh masyarakat Jakarta peristiwa ini harus tetap dirayakan sebagai sebuah kemenangan bagi Jakarta yang inklusif. Ahok akan menjadi gubernur Jakarta yang mewakili sebuah minoritas ganda, Tionghoa Kristen, ketika nanti Jokowi memenangkan pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014.

Jokowi dan Ahok telah bekerja secara tandem untuk merubah Jakarta secara nyata. Dalam waktu kurang dari dua tahun berbagai insiatif kebijakan baru digulirkan untuk mendobrak inersia pemerintahan yang lalu. Diantara persoalan yang demikian banyak dihadapi oleh pemerintah kota ini, ada tiga masalah yang sangat kritis: banjir, kemacetan dan perumahan untuk kaum miskin kota. Ketiga masalah ini sebetulnya saling terkait; menyelesaikan salah satu masalah pada saat yang sama berarti menyelesaikan masalah yang lain.

Wilayah kumuh yang menjadi tempat pemukiman kaum miskin kota seringkali menjadi penghalang dari berfungsinya sungai secara normal, atau dam yang seharusnya menjadi tempat penampung air dalam musim hujan. Merelokasi penduduk dari bantaran sungai atau dam tidak mungkin dilakukan tanpa membangun perumahan murah namun layak bagi mereka. Membujuk penduduk untuk meninggalkan pemukiman mereka yang kumuh jelas bukan pekerjaan yang mudah. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang mampu memenangkan hati dan pikiran penduduk yang harus dipindahkan melalui pendekatan pribadinya yang hangat dan melalui dialog-dialog yang bersifat personal.

Persoalan kemacetan lalu-lintas Jakarta yang akut adalah puncak dari gunung es yang mencerminkan kelumpuhan sebuah kota dan ketidakmampuan negara untuk memerintah. Memulai kebijakan-kebijakan yang besar, seperti membangun MRT yang dapat menghubungkan antara wilayah pusat dan pinggiran secara logis merupakan jalan keluar cerdas untuk menyelamatkan kota dari kelumpuhan total.

Dalam perjalanan waktu semakin terbukti bahwa pemerintah Jakarta tidak mungkin memecahkan berbagai masalah yang dihadapi secara sendirian. Kompleksitas dan keterkaitan yang ada dari sebuah masalah, apalagi jika masalah itu lintas batas wilayah; dipastikan akan gagal diatasi jika tidak dilakukan kerjasama antar daerah, dalam hal ini dengan provinsi Jawa Barat dan Banten, juga dengan pemerintah pusat atau nasional. Meskipun kebutuhan untuk bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah masalah telah lama disadari, seperti dengan dibentuknya apa yang dikenal sebagai "Jabodetabek" sebagai pengakuan akan proses pemekaran kota yang tidak mengenal batas administratif, dalam praktek, kerjasama antar daerah itu masih terhambat oleh ketidakmauan untuk bekerjasama antara pemerintah daerah-daerah itu. Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota sejak tahun 2000 justru menjadi batu rintangan karena setiap pemerintah kabupaten dan kota menjadi egoistik dan membentengi dengan ketat batas-batas wilayahnya.

Pada saat ini, menarik sekali melihat, terutama setelah Jokowi-Ahok secara agresif mengusulkan berbagai proyek terobosan yang besar, menjadi jelas bahwa tidak sedikit proyek besar itu menjadi terhambat implementasinya karena adanya rintangan-rintangan yang berasal dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sejauh ini, paling tidak terdapat 5 proyek besar yang terhambat oleh adanya kebijakan pemerintah pusat.

Proyek-proyek itu adalah (1) Normalisasi sungai Cisadane, terhambat karena sedikitnya dana dari Kementrian Pekerjaan Umum; (2) Pembangunan rusunawa di Sungai Ciliwung, karena tidak adanya ijin dari Kementrian Pekerjaan Umum; (3) Pengaturan lalu-lintas berbasis electronic, terhenti karena tidak siapnya pemerintah pusat untuk menerbitkan peraturan baru; (4) MRT, terhampat karena lambatnya pemerintah pusat memproses pembebasan lahan dari beberapa ruas dari jalan yang direncanakan; (5) Pembangunan 5 buah underpass, terhambat karena pemerintah pusat akan membangun rel kereta api di lokasi yang sama.

Solusi dari persoalan-persoalan akut dihadapi Jakarta; tentang banjir, kemacetan lalu-lintas, perumahan untuk kaum miskin; jelas tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah Jakarta sendiri. Kooperasi dengan pemerintah tetangga dan yang sangat kritis justru dengan pemerintah pusat sendiri benar-benar krusial dan sangat diperlukan. Diharapkan, jika nanti Jokowi akhirnya terpilih sebagai presiden setelah pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014, Ahok akan secara otomatis menjadi gubernur, dan masyarakat Jakarta akan merupakan pihak pertama yang akan diuntungkan, karena sebagai presiden, Jokowi adalah orang yang paling tahu bagaimana melakukan terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah begitu lama dialami secara akut oleh Jakarta dan warganya.

Comments

luar biasa artikelnya cukup meninspirasi saya.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.