Jokowi dan the Indonesian conundrum

Proses pemilihan presiden yang panjang dan intens akhirnya selesai dengan kemenangan di pihak Jokowi, gubernur Jakarta, dan wakilnya Jusuf Kalla. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan dalam siding plenonya hari Selasa, 22 Juli 2014, setelah diselesaikannya penghitungan suara tepat sebelum matahari terbenam, dimana Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh 53,15 persen dan saingannya Prabowo-Hatta mendapatkan 46, 85 persen, menyisakan beda yang signifikan, lebih dari 6 persen. Namun, tanpa diduga, sekitar tengah hari, Prabowo, tanpa kehadiran pasangannya Hatta, menyatakan penarikan dirinya dari proses pemilihan, dengan alasan proses pemilihan tidak adil dan cacat hukum. Langkah Prabowo yang tidak disangka-sangka ini jelas mendadak menimbulkan ketegangan dari banyak orang yang menonton televisi, meskipun yang menarik, KPU seperti tidak terpengaruh dan terus melanjutkan proses penghitungan suara.

Di malam harinya, sekitar jam 9 Jokowi dan Kalla diumumkan oleh KPU sebagai pemenang dari pemilihan presiden dan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2014-2019 dan dijadwalkan dilantik pada 20 oktober 2014 menggantikan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Tidak berapa lama setelah pengumuman KPU dalam gayanya yang tidak biasa dan tak terduga itu, didampingi oleh pasangannya Jusuf Kalla, memilih Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta Utara, diatas perahu lokal Bugis-Makasar, Phinisi, untuk membuat pernyataan politiknya selaku pemenang pemilihan presiden. Pemilihan tempat, diatas kapal Phinisi di pelabuhan Sunda Kelapa, mengingatkan kita pada lokasi Museum si Pitung di Marunda, juga di Jakarta Utara, ketika dia mendeklarasikan dirinya sebagai calon dalam pemilihan presiden. Para pengamat percaya bahwa pemilihan Pelabuhan Sunda Kelapa secara simbolis merepresentasikan visi Jokowi bahwa masa depan Indonesia harus bertumpu pada kemaritiman dan kondisi alamiah negeri ini sebagai sebuah kepulauan.

Selanjutnya, tanpa terganggu oleh eforia sebagai pemenang pemilihan presiden dan tak bergeming oleh reaksi politik yang tak terduga oleh lawannya, Prabowo, yang menyatakan menarik diri dari pemilihan pada menit-menit terakhir, pada hari berikutnya, tanggal 23 Juli, Jokowi mengakhiri cuti dinasnya dan kembali bekerja sebagai gubernur Jakarta. Langkah lincah ini mungkin memang telah menjadi cara Jokowi dalam memperlakukan dan melihat kekuasaan dan kewenangan, alamiah tanpa hesitasi, asalkan legal dan untuk kepentingan orang banyak. Namun demikian, kita melihat bahwa Jokowi akan tetap berhadapan dengan apa yang disebut sebagai the Indonesian conundrum.

Conundrum adalah sebuah situasi yang penuh dilemma dan paradox. Indonesia sungguh sebuah negeri yang sangat complex, penduduknya yang besar saat ini menghadapi sebuah dilema dari “bonus demografi” dimana dalam waktu dekat proposi terbesar penduduk berada pada usia produktif, artinya keadaan ini akan menjadi sebuah bencana jika negeri ini tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk mereka. Negeri ini disamping diberkahi oleh kekayaan alamnya yang melimpah namun dikenal kemampuan mengelolanya yang sangat buruk dan sebagai contohnya kekayaan hutan tropis yang dimilikinya mengalami kemusnahan dalam waktu yang sangat cepat.

Negei ini juga terlihat telah keluar dari jalur yang benar karena ekonomi telah dikembangkan melawan kontur kepulauan yang semestinya berlandaskan kemaritiman dan bukan daratan. Secara kebudayaan Indonesia sangat beragam namun demikian praktek dari ideologinya cenderung menekan pluralitas dan perbedaan misalnya dengan mistifikasi dan menyederhanakan interpretasi tentang negara kesatuan secara sempit. Undang-undang tentang desentralisasi yang dijalankan sekarang misalnya adalah hasil dari keputusan yang setengah hati karena memberikan otonomi pada level kabupaten daripada provinsi berdasarkan kekeliruan pandangan terutama dari pemikiran militer yang menganggap jika otonomi diberikan pada provinsi akan mendorong separatisme dan disintegrasi. Namun terbukti saat ini kita melihat bagaimana dalam prakteknya otonomi berujung pada kebuntuan dan dimana-mana hanya menjadi alat elit politik mencari keuntungan.

Selain merupakan negara kepulauan karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah keragamannya dalam etnisitas dan agama dari penduduknya. Meskipun motto nasional kita adalah “bhineka tunggal ika” ketegangan dan konflik selalu muncul di tengah-tengah masyarakat karena para “ethnic entrepreneur” selalu hadir untuk memanipulasi keadaan guna mendapatkan keuntungan ekonomi maupun politik. Jokowi, sejauh ini telah menunjukkan diri, baik sewaktu menjabat sebagai walikota Solo maupun ketika menjadi gubernur Jakarta, menjalankan kebijakan-kebijakan yang bersifat inklusif yang menempatkan penduduk sebagai warga-negara diatas identitas etnis maupun agamanya.

Jokowi saat ini sungguh menjadi harapan kita untuk memimpin negeri ini agar terhindar dari dilema-dilema dan paradox-paradox yang terus menerus menghantui Indonesia.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.