Ahok, gubernur Jakarta !

Pada hari Jumat, 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta memutuskan mengangkat Ahok (Basuki Tjahaya Purnawa) sebagai Gubernur Jakarta. Dalam rapat tersebut anggota DPRD yang berasal dari koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta tidak hadir. Terlihat dengan jelas bahwa persaingan politik terus berlanjut meskipun pemilihan presiden telah usai dan Jokowi (Joko Widodo) telah dilantik sebagai presiden oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2014. Sebelumnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Jokowi dan Ahok, telah memperlihatkan ketidaklaziman "out of the box" kepemimpinan: "down to earth", menghadapi secara langsung setiap persoalan dan digunakannya dialog-empatis dengan orang-orang kebanyakan. Jokowi dan Ahok jelas telah dianggap sebagai musuh nomor satu bagi para politisi hipokrit di sebuah republic yang berpenduduk hampir 250 juta jiwa.

Pelantikan Ahok sebagai gubernur semestinya diterima sebagai proses yang normal karena dia adalah wakil gubernur yang berdasarkan aturan akan menjadi gubernur setelah Jokowi menjadi presiden. Namun, sebagaimana telah secara luas diberitakan oleh media, gelombang protes dilancarkan oleh kelompok Islam garis keras, Front Pembela Islam (FPI), menolak Ahok – seorang Tionghoa dan Kristen – menjadi gubernur DKI Jakarta. Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi yang terkenal buruk dan menggunakan doktrin-doktrin Islam ortodoks untuk melegitimasi demonstrasi massa yang seingkali menggunakan kekerasan terhadap apa-apa yang mereka anggap sebagai "tidak Islami" (sic).

Ahok adalah sebuah karakter, lugas dalam bicara dan temperamental, orang-orang tapi melihatnya sebagai orang yang berani dan jujur. Tanggapannya terhadap aksi demonstrasi yang menentangnya dari Front Pembela islam – yang penuh kekerasan – sangat jelas. Dia menulis surat kepada pihak kepolisian nasional meminta organisasi semacam ini harus dilarang di Jakarta, wilayah hukum yang menjadi otoritasnya. Keberadaan dan kegiatan-kegiatan dari organisasi garis keras semacam ini menjadi sebuah kejanggalan dalam sebuah negeri yang menjunjung tinggi mulitikulturalisme seperti Indonesia. Pemerintahan sebelumnya dibawah Susilo Bambang Yudhoyono dimata public dianggap sebagai pengecut karena takut mengambil tindakan yang tegas melarang organisasi semacam ini. Langkah Ahok karena itu mendapatkan dukungan luas dari mereka yang menginginkan Jakarta menjadi tempat yang damai dan inklusif bagi warganya.

Ahok hanya membutuhkan pengesahan dari presiden sebagai gubernur Jakarta. Presiden Jokowi sedang berada di luar negeri sekitar seminggu menghadiri pertemuan-pertemuan internasional pertamanya 98-16 November): Pertemuan APEC di Beijing, Tiongkok; ASEAN di Myanmar dan G20 di Brisbane Australia. Tidak ada keraguan bahwa presiden Jokowi akan melantik Ahok sebagai gubernur Jakarta segera setelah kembali ke Jakarta dari perjalanan luar negerinya. Duo ini, Jokowi dan Ahok, adalah pemimpin-pemimpin yang telah lama ditunggu-tunggu oleh public untuk melakukan perubahan yang nyata di Indonesia. Debut pertama mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, ibukota negara dengan penduduk lebih dari sepuluh juta jiwa yang sebagian besar merasa kehilangan harapan terhadap kemampuan untuk bisa keluar dari keadaan yang melumpuhkan: kemacetan yang parah, banjir tahunan dan perumahan kumuh yang tidak terkontrol. Jokowi dan Ahok bekerja secara tandem membuat teroboson memecah perkembangan Jakarta yang seperti memasuki sebuah "impasse" dan jalan buntu.

Sekarang dengan Jokowi sebagai presiden Indonesia dan Ahok sebagai gubernur ibukotanya disamping berbagai problem dan tantangan raksasa yang dihadapi orang-orang dapat melihat cahaya diujung terowongan. Seperti telah diprediksi dalam artikel-artikel dalam blog ini sebelumnya, terpilihnya Jokowi sebagai presiden merupakan sesuatu yang maha penting bagi keberlanjutan berbagai proyek terobosan baru di Jakarta seperti pembangunan MRT kerjasama antara Jakarta dan pemerintah-pemerintah daerah disekitarnya dalam memecahkan masalah banjir, dan dalam mengendalikan urbanisasi yang cepat melalui penyebaran pembangunan ekonomi di seluruh negeri.

Di atas semua pembangunan yang bersifat spasial dan materialistik, Jakarta dan Indonesia membutuhkan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut pada organisasi dan gerakan yang menggunakan doktrin agama atau klaim-klaim sektarian untuk mendominasi seluruh masyarakat dan warganegara Indonesia.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.