Jakarta di fajar 2015: Akselerasi pembangunan yang lebih inklusif?

Di blog terakhir saya menunjukkan dampak dari turbulensi politik nasional pada implementasi dari berbagai rencana terobososan pembangunan di Jakarta. Jika kita melihat apa yang terjadi dalam dua bulan terakhir, Desember 2014 dan Januari 2015, turbulensi politik pada tingkat lokal di Jakarta sepertinya membaik, sementara pada tingkat nasional terlihat justru memanas. Kita menyaksikan dibawanya beberapa anggota FPI yang melakukan demonstrasi menentang pelantikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, yang berlangsung rusuh dan penuh kekerasan. Kita juga gembira Ahok telah memilih Djarot Syaiful Hidayat, mantan Bupati Blitar di Jawa Timur sebagai wakil gubernur. Djarot, kader PDIP, dianggap sebagai pemimpin daerah pro-rakyat yang berhasil yang dalam beberapa hal mirip Jokowi dalam menangani masalah pembangunan. Sungguh, paling tidak dalam dua bulan terakhir kita menyaksikan Djarot terbukti sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, menangani persoalan secara langsung, dan melengkapi dengan baik gaya kepemimpinan Ahok yang cepat dan transparan.

Ahok dan Djarot secara pelahan tapi pasti telah berhasil melakukan konsolidari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola problem-problem pembangunan Jakarta yang kronis. Jokowi dan JK di pihak lain, justru seperti sedang menghadapi masalah, karena ketegangan dan konflik yang meruyak tidak lama setelah penetapan Budi Gunawan oleh Jokowi sebagai satu-satunya calon kepala kepolisian RI (Kapolri) pada awal Januari. Tidak lama kemudian kita melihat KPK secara mendadak mengumumkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang kemudian mencetuskan serangan balik yang kuat dari pihak kepolisian. Kepolisian melancarkan penyerangan dengan menetapkan dan menangkap Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, sebagai tersangka dugaan kasus pemalsuan bukti ketika dia menjadi pengacara di tahun 2010, sebelum bergabung dengan KPK. Konflik yang sedang berlangsung antara KPK dan kepolisian, dua pilar utama penegakan hukum di negeri ini, dapat mendelegitimasi kekuasaan dan kewenangan Presiden Jokowi dan jika tidak segera diatasi dapat menimbulkan ketdakstabilan politik nasional. Publik juga terbelah tanggapannya terhadap konflik yang sedang terjadi ini, meskipun organisasi masyarakat sipil umumnya mendukung KPK dalam berhadapan dengan kepolisian yang melakukan perlawanan yang bersifat reaktif. Masyarakat umum berharap Jokowi dapat menggunakan kewenangannya sebagai presiden untuk secara cepat mengatasi konflik berkepanjangan antara KPK dan Kepolisian ini.

Saat ini Jakarta berada ditengah musim penghujan, peristiwa tahunan yang selalu menghantui warga. Laporan media menunjukkan terjadinya banjir di wilayah-wilayah yang memang dikenal sebagai daerah langganan banjir, namun masyarakat umumnya menilai keadaan agak lebih baik tahun ini. Berkurangnya banjir tahun ini bisa jadi merupakan hasil usaha serius dari Jokowi-Ahok mengatasi masalah ini setelah mereka menduduki pemerintahan sekitar tiga tahun yang lalu. Seperti kita tahu, beberapa proyek pekerjaan umum telah dimulai, misalnya renovasi waduk sebagai daerah penampung air, normalisasi Kali Ciliwung dan relokasi penduduk yang menempati wilayah-wilayah kumuh ke rusunawa. Proyek-proyek besar di bidang transportasi saat ini juga sedang dijalankan bersamaan dengan dijalankannya kebijakan pengaturan jalan untuk sepeda motor, perparkiran dan penataan PKL.; sebagai cara untuk mengurangi kemacetan Jakarta yang parah (The Economist baru saja melansir survey yang menunjukkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman diantara 50 kota di dunia, dan kota terparah dalam hal kemacetan). Dengan adanya Djarot sebagai wakil gubernur, Ahok dapat membagi beban tugas melaksanakan proyek pembangunan yang jelas membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir dan bertindak "out of the box".

Menjelang fajar 2015, ditengah-tengah berbagai masalah kronis yang saat ini dihadapi Jakarta, seperti antara lain secara jelas ditunjukkan oleh hasil survei The Economist baru-baru ini, masyarakat melihat adanya kesungguhan upaya dari Ahok dan Djarot untuk memperbaiki keadaan. Sementara memberikan perhatian yang besar pada peningkatan infrastruktur publik sangat bisa dimengerti, masyarakat juga melihat bahwa pemerintah Jakarta juga memberikan perhatian pada infrastruktur yang lebih lunak, dalam hal ini dimensi kebudayaan. Paling tidak ada dua contoh yang bisa dikemukakan disini bahwa pemerintahan kota tidak mengabaikan pembangunan dimensi kebudayaan di Jakarta. Yang pertama, pemerintahan kota berjanji untuk membantu merevitalisasi pusat kesenian Taman Ismail Marzuki, yang bertahun-tahun mengalami masalah pendanaan dan manajemen. Yang kedua, pemerintah kota Jakarta, bekerja sama dengan sebuah yayasan swasta dari organisasi masyarakat sipil, telah mengumumkan rencana untuk memugar kota tua Batavia, di dekat pelabulan, untuk diusulkan ke UNESCO agar masuk dalam list warisan budaya dunia. Kedua contoh ini merefleksikan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk membuat Jakarta sebagai kota yang inklusif secara kebudayaan.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.