Jakarta menikmati seorang gubernur yang terbuka

Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sungguh-sungguh seorang reformis sejati. Dalam berbagai kesempatan, dia menunjukkan kesungguhan dan pandangannya yang terbuka, meskipun terkadang controversial, dalam sebuah masyarakat yang masih bersifat semi-feodal dan patron-klien masih berpengaruh pada hubungan-hubungan sosial. Sebagai seorang Tionghoa-Kristen yang merupakan minoritas dalam sebuah masyarakat yang didominasi Muslim, dapat dipahami keberanian dan advokasinya yang kuat terhadap toleransi agama sungguh patut dihargai. Gelombang protes dari FPI (Front Pembela Islam) yang menolak Ahok baik sebelum maupun setelah pelantikannya sebagai gubernur (19 November 2014) sekarang telah melemah.

Pada bulan-bulan awal, sekitar Januari-Februari 2015, sebagai gubernur, Ahok mengintrodusir sebuah program yang sangat controversial yang disebut e-budgeting dalam pengusulan APBD 2015 yang kemudian ditolak oleh DPRD setelah proses negosiasi panjang yang berakhir di jalan buntu. E-budgeting adalah adalah sebuah sistim baru yang diusulkan untuk mengajukan anggaran belanja tahun yang akan datang tanpa harus melewati persetujuan DPRD dahulu. Ide dibalik e-budgeting adalah transparansi dan upaya menghindari kongkalikong yang sudah umum terjadi di DPRD. Karena persoalan ini menjadi isu public, pro dan kontra memenuhi sosial media. Sebuah survey memperlihatkan bahwa mayoritas publik sesungguhnya mendukung ide e-budgeting. Sudah dapat diduga bahwa DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik yang tidak mendukung Ahok tetap bersikeras dalam menolak rencana e-budgeting. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit anggota parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah, korup dan proses persetujuan yang berlangsung secara tertutup memberi kesempatan untuk menggelapkan sebagian besar dari uang Negara. Jalan buntu dalam proses negosiasi pengusulan APBD 2015 menyebabkan Menteri Dalam Negeri harus mengeluarkan keputusan agar Jakarta memakai plafon APBD 2014 untuk anggaran belanja 2015. Percobaan e-budgeting memperlihatkan dengan jelas dukungan publik yang luas terhadap Ahok untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan mengurangi problem kronis korupsi politik dan birokrasi di Indonesia.

Pertarungan lain yang harus dihadapi oleh Ahok berhubungan dengan meningkatnya problem serius dari merambahnya agama ke dalam politik dan kebijakan Negara. Persoalan yang dihadapi menyangkut toleransi kehidupan beragama dan proteksi terhadap hak menganut dan menjalankan keyakinan beragagamanya masing-masing. Meskipun motto nasional Indonesia adalah bhineka tunggal ika dan konstitusi Negara secara eksplisit menyatakan bahwa menjadi hak setiap warganegara untuk memeluk keyakinan agamanya masing-masing dan menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar agama, pelanggaran terhadap hak beragama ternyata terus terjadi bahkan tidak jarang dihadapan kehadiran para aparat keamanan.

Para penganut Ahmadiah, sebuah sekte dalam Islam, terus menerus berada dalam ancaman dari kalangan Muslim radikal yang disesalkan justru didukung oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebuah otoritas Muslim tertinggi yang diciptakan oleh Negara. Setelah MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiah adalah aliran terlarang, para pengikut Ahmadiah di beberapa tempat seolah-olah menjadi legal untuk diserang dan mesjidnya dibakar dan dihancurkan. Di Jakarta sebuah insiden terjadi baru-baru ini, sebuah rumah milik pengikut Ahmadiah telah dijadikan sebagai tempat beribadah para pengikut Ahmadiah karena mereka tidak bisa membangun mesjidnya sendiri. Sudah bisa diduga para tetangganya yang Muslim mengancam untuk menutup rumah tersebut. Karena tempat kejadian ini berada dalam wilayah hukum Jakarta, Ahok berusaha menghalangi ancaman itu dan mengatakan bahwa tidak masalah jika pengikut Ahmadiah itu melakukan ibadah asalkan mereka mengajukan permintaan ijin kepada Walikota untuk mengubah peruntukan dan fungsi rumah tersebut menjadi tempat ibadah. Ahok berpendapat bahwa tindakannya didasari oleh konstitusi yang mewajibkan Negara melindungi warganegaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Merupakan peristiwa yang terjadi setiap tahun, sehabis Hari Raya Muslim tahun in (17-18 Juli 2015) Jakarta akan kebanjiran ribuan pendatang baru pencari pekerjaan yang dating dari berbagai tempat, terutama dari Jawa. Sebagai gubernur Jakarta, pandangan Ahok terhadap pendatang baru ini berbeda sekali dengan para gubernur sebelumnya, kecuali mungkin pendahulunya Jokowi. Ahok tampaknya menerima para pendatang baru selama mereka kemudian memiliki pekerjaan di Jakarta. Ahok berkata bahwa Jakarta terbuka bagi seluruh warga Negara Indonesia apapun latar belakangnya; mereka bisa saja pekerja rumah tangga, pekerja bangunan atau pekerjaan lain apapun. Sikap Ahok terhadap para migrant baru ini sungguh mengherankan dan jelas memperlihatkan keterbukaan dan optimismenya tentang manusia selama mereka diberikan kesempatan kerja. Ahok adalah seorang optimis sejati dan memandang Jakarta sebagai sebuah kota yang terbuka bagi siapapun yang mau dating dating asal mereka punya pekerjaan yang layak dan produktif.

Jakarta sejatinya memang harus menjadi contoh dari sebuah kota yang inklusif bagi sebuah Negara yang dirundung oleh ketidakadilan ekonomi, korupsi politik dan meningkatnya intoleransi beragama.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.