Memugar dam, memindahkan penduduk dan meningkatnya popularitas Jokowi

Menyelesaikan masalah banjir rutin (dan kemacetan jalan) bisa merupakan tes akhir bagi setiap gubernur Jakarta. Sejak hari pertama di kantornya Jokowi dan Ahok telah menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama. Mereka sangat menyadari dampak banjir yang dapat mematikan dan membuat Jakarta menjadi lumpuh. Diantara berbagai cara mengurangi dampak banjir adalah mengembalikan fungsi dam dam yang semula merupakan daerah penampungan air. Baca lebih lanjut.

Restoring dams, relocating people, and Jokowi's increasing popularity

Solving the problem of regular flooding (and traffic jams) could be the litmus test of any governor of Jakarta. Since the first day in office, Jokowi and Ahok have given top priority to resolving this flooding problem. They are very aware that the impact of flooding could be lethal and paralyzing for Jakarta. Among many other ways to reduce the impact of flooding, they are restoring the dams that were originally designed to be water catchment areas. Read more.

Reorganizing the informal sector in Tanah Abang Market

One of the unintended results of Suharto's New Order economic development policy and political engineering strategy is the burgeoning phenomenon of the informal sector in Indonesia's cities. As an academic term, "informal sector" was coined in the 1970s, following the widely debated discussions on the issues of urban bias and "why the poor stay poor" prominently argued by Michael Lipton. Read more.

Menata-ulang sektor informal di Pasar Tanah Abang

Salah satu dampak yang tidak direncanakan dari kebijakan pembangunan ekonomi dan strategi rekayasa politik Orde Baru Suharto adalah fenomena menggelembungnya sektor informal di perkotaan. Secara akademik istilah sektor informal diperkenalkan pada tahun 1970an sebagai kelanjutan dari diskusi luas tentang isu-isu "urban bias" dan "why poor stay poor" argument utama dari Michael Lipton. Baca lebih lanjut.

Ciliwung Merdeka: Mengembalikan martabat kemanusiaan warga miskin

Dibawah kepamongan Sandyawan Sumardi, seorang sosial aktivis, sebuah komunitas miskin yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung di wilayah yang paling padat penduduk di Jakarta telah melakukan perjuangan untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai warganegara dan sebagai manusia. Ciliwung adalah nama sungai yang membelah kota Jakarta, selalu membawa banjir dimusim hujan karena wilayah pegunungan diatas Jakarta telah berubah dari hutan dan resapan air menjadi vila-vila indah bagi kaum elit. Di tengah-tengah kemelaratan dan lingkungan yang buruk warga miskin dan lemah ini ternyata mampu membentuk Ciliwung Merdeka sebuah platform untuk bergerak dan untuk menyampaikan aspirasi sosial dan politik mereka sebagai warga kota dan warganegara. Baca lebih lanjut.

Ciliwung Merdeka: Reclaiming the human dignity of the poor

Under the guardianship of Sandyawan Sumardi, a social activist, a poor community living on the riverbank of Ciliwung River in the most crowded area of Jakarta has been struggling to regain its human rights. Ciliwung is the name of the river that run through Jakarta and brings floods during the rainy season, as the mountainous areas above Jakarta turn from forest and water reservoir into beautiful villas for the rich. Amidst economic hardship and dire environmental conditions, this poor and vulnerable community is has set up "Ciliwung Merdeka," or Free Ciliwung, a mobilizing platform to voice their social and political aspirations as members of the city and as Indonesian citizens. Read more.

Bringing urban space back to the people through public fairs

The decision of Jakarta governor Jokowi and vice governor Ahok to start the people festival in Monas Park reflect their concern to reclaim public urban space for Jakarta's people. The event, called Local Creative Products Week, ran from 14 to 16 June 2013 and attracted more than 75 thousand people, truly becoming a people's festival. Read more.

Kembalikan ruang publik ke rakyat

Keputusan Jokowi dan Ahok selaku gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengusung sebuah festival rakyat Jakarta di Taman Monas mencerminkan keprihatinan mereka untuk membawa kembali ruang publik kota untuk rakyat. Acara yang diberi nama Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) diselenggarakan selama tiga hari (14-16 Juni 2013) telah menarik lebih dari 75 ribu pengunjung benar-benar sebuah festival rakyat yang sesungguhnya. Baca lebih lanjut.

Rumah untuk pemukim liar

Banjir adalah peristiwa rutin setiap tahun bagi warga Jakarta., tidak peduli bagi yang kaya atau yang miskin. Bedanya, warga Jakarta sekarang memiliki gubernur dan wakil gubernur yang memiliki komitmen untuk memecahkan masalah banjir. Banjir sendiri merupakan masalah yang harus dipecahkan, selain itu pemerintah kota juga harus memecahkan dampak banjir itu. Salah satu masalah yang merupakan dampak banjir adalah penyediaan perumahan untuk penduduk yang tinggal secara liar di areal waduk yang berfungsi sebagai penampung air di musim hujan. Selama bulan Januari-Februari tahun ini banjir besar melanda pemukiman liar di berbagai tempat di Jakarta, termasuk di areal waduk Pluit di Jakarta Utara. Baca lebih lanjut.

A home for the squatters

Flooding is a yearly event for all Jakartans, whether rich or poor. However, Jakarta now has a governor and a vice governor who are committed to solving the problems of flooding. The flooding in itself has yet to be solved, but many other problems caused by flooding have been taken on. One issue is providing homes for the poor who currently live in the dam area, which is supposed to be a reservoir during the rainy season. In January-February of this year, a big flood occurred, affecting the squatter communities in many areas of Jakarta, including on the Pluit Dam land in North Jakarta. Read more.