Tantangan pengembangan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager
Jakarta, 27 Juli 2014

Jumlah penduduk miskin Jakarta tahun 2013 mencapai 354,19 ribu dimana sebagian besar mereka menghuni daerah-daerah kumuh tanpa rumah yang layak. Pembangunan rumah susun sederhana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mendapat rumah layak huni. Namun demikian dalam perkembangannya penyediaan rumah susun (rusun) menemui banyak kendala, salah satunya adalah penyimpangan dalam ijin yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan investasi. Dalam hal penyediaan rumah murah sebenarnya pemerintah dapat mengusahakannya sendiri melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun menggandeng pihak swasta dengan kebijakan hunian berimbang. Namun yang kini banyak terjadi adalah banyak pengembang menyuap kepada pemerintah untuk mendapat ijin membangun hunian dan menyalahgunakannya. Selain itu political will pemerintah dalam membangun perumahan murah bagi MBR masih kurang karena hingga kini diperkirakan terdapat persoalan kurangnya pasokan rumah murah. Penegakan hukum dan partsisipasi masyarakat menjadi kunci dalam membantu kepastian tersedianya rumah murah bagi MBR.

Terkait banyaknya pengembang nakal, Menteri Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa kini banyak ditemui pengembang properti yang mengabaikan kebijakan hunian berimbang yang mewajibkan pengembang untuk membangun rumah dengan komposisi 1:2:3, yaitu membangun satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah murah. Dengan maraknya pembangunan perumahan di Jakarta, maka seharusnya pengembang dapat membantu menyediakan rumah murah sesuai amanat undang-undang. Namun dalam kenyataannya pengembang kerap mengabaikan peraturan ini. Selain itu penyalahgunaan ijin pembangunan rumah juga kerap terjadi di Jakarta. Banyak pembangunan rumah susun selama ini tidak tepat sasaran sebab banyak rusun yang seharusnya ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) justru dihuni oleh masyarakat menengah keatas.

Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini kini mulai tegas. Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Wakil DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, adalah melakukan sweeping identitas kepada penghuni rusunawa. Penghuni rusun haruslah beridentitas sebagai warga Jakarta dan berpenghasilan dibawah Rp. 4,5 juta. Jika ditemukan yang berpenghasilan diatas Rp. 4,5 juta maka akan segera diusir. Sementara itu untuk pengembang nakal yang menyalahgunakan ijin akan mendapatkan sanksi pidana denda maupun pidana penjara sebagaimana diatur pada Undang-undang No 1/2011 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Peran masyarakat juga sangat diharapkan dalam mengawasi pembangunan perumahan rakyat. Selama ini seperti yang terjadi di rusunawa Marunda, Jakarta Utara, warga secara aktif menyampaikan informasi jika terdapat pelanggaran dalam proses pembangunan ruman susun. Selain itu masyarakat juga diharapkan melapor jika mendapati transaksi bawah tangan yang dilakukan oknum terkait serta melaporkan pengembang kepada pemerintah jika tidak terdapat fasilitas umum yang menjadi keharusan dalam membangun rumah susun tersebut. Peran serta masyarakat dalam mengawasi pembangunan dan ikut melaporkan telah membantu dalam transparansi pelaksanaan pembangunan dan diharapkan akan tersedia lebih banyak rumah murah bagi warga miskin dengan pendekatan yang sama.

Foto: Indra Sarathan

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1407
Permalink to this post: http://urb.im/ca1407jki