Kemitraan Polisi dan Masyarakat untuk Keamanan

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager
Jakarta, 12 Agustus 2014

Pada tahun 2013 Transparansi Internasional Indonesia (TII) mengumumkan bahwa Polisi merupakan salah satu institusi publik paling korup di Indonesia. Terdapat dua bentuk korupsi yang umumnya terlihat yaitu internal dan eksternal. Korupsi internal di kepolisian paling banyak terkait dengan aktivitas jual beli jabatan dan proses rekruitmen polisi. Sedangkan korupsi eksternal merupakan bentuk korupsi yang langsung melibatkan masyarakat seperti adanya pungutan liar untuk menerbitkan berbagai surat seperti SIM, STNK, BPKB dan lain-lain. Bentuk korupsi ini sangat merugikan sebab kepercayaan terhadap institusi kepolisian yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman berkurang dan selama ini image polisi adalah menakutkan sehingga ada jarak antara masyarakat dan polisi. Kepolisian Indonesia sebenarnya telah melakukan proses reformasi 14 tahun terakhir namun sepertinya belum menunjukkan perbaikan yang berarti terbukti polisi masih mendapat sorotan tajam terhadap kinerjanya. Meski demikian terdapat kemajuan menarik dalam proses reformasi ini yaitu terbentuknya Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan interaksi antara masyarakat dan polisi sehingga kegiatan polisi lebih bisa dirasakan oleh masyarakat dan polisi bisa lebih transparan dan akuntable dalam tugasnya.

BKPM telah terbentuk sejak tahun 2002 dengan bantuan Jepang melalui JICA dalam rangka membentuk kesan bersahabat pelayanan polisi terhadap masyarakat dan menciptakan kemitraan yang aktif sehingga masyarakat tidak segan datang dan melapor kepada polisi. BKPM sendiri dibentuk di dalam badan kepolisian dengan dua pilar penting yaitu bertindak cepat terhadap laporan masyarakat dan bertindak dengan tulus terhadap laporan tersebut. Hal ini berdasar pengalaman bahwa selama ini polisi kurang cepat dalam merespon berbagai laporan yang masuk, terkadang di butuhkan lebih dari satu hari bahkan satu minggu jika ada laporan. Namun ketika BKPM mulai berjalan, kini polisi hanya membutuhkan 15 menit untuk sampai di lokasi. BKPM secara programatik memberikan peningkatan kapasitas polisi dalam hal komunikasi, identifikasi criminal dan pendidikan dan pelatihan.

Menurut pihak kepolisian sendiri hasil terpenting dari BKPM ini adalah meningkatnya kepercayaan warga terhadap polisi dan terbangunnya kemitraan antara polisi dan warga. Untuk ini, dalam BKPM juga di bentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang diketuai dan beranggotakan masyarakat. Melalui forum ini biasanya tercetus berbagai inisiatif bersama dalam bentuk kegiatan seperti patroli, penjagaan dan pelayanan, kunjungan dan pemecahan masalah di masyarakat dalam rangka penciptaan lingkungan yang aman dan damai. Selain itu forum ini juga menerima laporan ketika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh anggota polisi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pos-pos BKPM sendiri berada di berbagai lokasi dan tiap bangunan pos BKPM dilengkapi dengan mobil patroli, sepeda motor cepat, handy-talkie, serta computer. Dengan infrastruktur ini polisi akan lebih cepat hadir ketika ada laporan dan mampu mengungkap kejahatan. Ditambah adanya FKPM maka diharapkan masyarakat akan makin dekat dengan polisi dan tidak takut lagi melapor seperti yang selama ini terjadi. Keberadaaan pos BKPM dan pendekatan polisi yang kian merakyat akan menumbuhkan budaya hukum yang sehat dan dinamis serta terdapat control sosial masyarakat yang positif terhadap kinerja polisi.

Foto: Naif Al'as

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1408
Permalink to this post: http://urb.im/ca1408jki