MRT dan imbas terhadap sektor informal

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager
Jakarta, 24 November 2014

Teori ekonomi pembangunan perkotaan membagi adanya sektor formal dan informal. Untuk Jakarta, saat ini terdapat sekitar 29.04 persen tenaga kerja yang terserap di sektor informal. Kebanyakan yang bekerja di sektor ini adalah pedagang kaki lima (PKL) sebab dengan modal relative kecil dan tanpa teknologi mereka dapat memulai usaha. Akses terhadap sektor ini sangat mudah sehingga banyak usaha baru terbentuk. Keberadaan PKL kerap menggangu jalanan dan menyebabkan kemacetan ataupun menggangu pemandangan kota. Saat ini banyak dari mereka yang tergusur akibat pembangunan MRT yang sedang berjalan.

MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta rencananya akan dibangun sepanjang kurang lebih 110 km yang terdiri atas Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan sepanjang kurang lebih 23,8 km dan koridor timur – barat sepanjang 87 km. Pada tahap awal, yang akan dibangun terlebih dahulu adalah jalur yang menghubungkan Lebak Bulus sampai Bundaran HI sepanjang 15.7 km dengan 13 stasiun yang rencananya akan mulai beroperasi tahun 2018. Pembangunan MRT merupakan rencana yang kontroversial dan telah tertunda lama. Sejak 2013, tahap awal telah mulai dilaksanakan. Pembangunan tahap awal ini bukannya tanpa menyisakan permasalahan terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang kebanyakan menolak keberadaan MRT ini sebab membahayakan mata pencaharian mereka. Terdapat ratusan PKL yang terancam kehilangan pekerjaan melakukan unjuk rasa menuntut penyelesaian.

Untuk penyelesaian kasus PKL yang terimbas oleh pembangunan MRT Pemerintah Kota Jakarta akan memberikan lokasi sendiri untuk mengakomodir mereka agar bisa tetap beroperasi. Dalam hal ini, gubernur yang bertugas saat itu, Joko Widodo, telah mengamanatkan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta untuk merelokasi mereka ke Lokasi Binaan, Muria Dalam, Manggarai di Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena masih berdekatan dengan lokasi lama mereka bekerja sehingga resistensi mereka diharapkan tidak terlalu tinggi, sebab selama ini banyak kasus mereka yang direlokasi akan kembali ke lokasi awal mereka bekerja karena merasa kehilangan pelanggan.

Relokasi PKL menjadi satu-satunya upaya untuk memindahkan pedagang kaki lima sehingga pembangunan MRT dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Relokasi juga dilakukan terhadap PKL di berbagai lokasi lain pembangunan MRT. Salah satu lokasi yang memang digunakan untuk menampung PKL adalah area di sekitar CIledug. Daerah seluas dua hektar ini rencananya akan menampung lebih dari 600 pedagang binaan pemerintah Jakarta. Pasar akan dibuatkan khusus untuk menampung PKL tersebut sehingga mereka bisa beroperasi seperti sedia kala dengan menyediakan kios-kios dagang. Hingga saat ini Pemkot Jakarta masih akan terus mengidentifikasi dan meminimalisir dampak pembangunan MRT terhadap PKL. Upaya ini disatu sisi adalah untuk menata wilayah perkotaan dan menarik sektor informal dalam ekonomi perkotaan.

Selanjutnya, untuk proses relokasi pedagang kaki lima di koridor timur-barat sedang dilakukan identifikasi jumlah PKL yang berada di sepanjang jalur 87 km tersebut. Selama ini selain melakukan relokasi pedagang informal, pemerintah juga memberikan pembinaan kepada para PKL seperti yang pernah diberikan kepada pedagang kaki lima di Monas. Dinas UMKM melakukan pendataan PKL sebelum direlokasi dan selanjutnya diberikan pelatihan mengenai cara memberikan pelayanan yang baik serta metode penerapan harga. Pendataan dan pembinaan ini penting agar jumlah PKL dapat selalu dipantau oleh pemerintah dan PKL binaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Foto: mata mayke

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1411
Permalink to this post: http://urb.im/ca1411jki