E-government mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager
Surabaya, 7 Januari 2015

Sistem pemerintahan yang terbuka, transparan, dan partisipatif menjadi prasayarat sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Keterbukaan merupakan kunci untuk mendorong perbaikan pelayanan publik yang selama ini kerap diabaikan mutunya. Konsep keterbukaan ini dengan tegas menyebutkan bahwa pengelolaan negara harus terbuka di tiap tingkatannya dan dapat diawasi oleh publik. Konsep ini diterjemahkan oleh pemerintah dalam pemberlakuan e-government didukung oleh terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan tiap tingkatan pemerintah melaporkan secara online aktivitas pembangunan daerah.

Pemkot Surabaya sudah mulai menginisiasi e-government sejak tahun 2003 berdasar Keputusan Presiden No 18/2000 dimana pemerintah melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan membuat portal yang kemudian diperbaiki menjadi Surabaya Eproc. Dalam perkembangannya, Pemkot Surabaya telah mengelompokkan dua jenis e-government yaitu dalam hal pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting, e-project, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance) dan pelayanan masyarakat (e-sapawarga, e-perijinan ,e-musrenbang, pengaduan elektronik). Keseluruhan penerapan e-government ini menurut Risma, walikota Surabaya, mampu menghemat anggaran hingga 30 persen. Keberhasilan e-governernment sendiri telah membawa Surabaya menerima penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik terbaik kategori Future City versi FutureGov.

Pemerintah Surabaya yang menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses internet, memberikan fasilitas internet ke seluruh RT/RW hingga seluruh program pemerintah bisa diakses, misalnya permasalahan perijinan SIUP dan IUJK yang kini diberikan secara gratis dan warga cukup melakukan entri data melalui fasilitas internet tersebut. Kemudian masyarakat lewat e-musrenbang kini dapat mengajukan usulan proyek seperti pembangunan jembatan, lampu penerangan jalan, pelatihan pertanian, pembangunan perpustakaan desa dan lain-lain secara online lewat e-musrenbang. Aspirasi ini nantinya akan dibahas lebih jauh melalui Musrenbang dari tingkat desa hingga provinsi. Kemudahan dibidang kesehatan sedang dirintis e-health dimana semua rekam kesehatan akan disediakan secara online sehingga data kesehatan mereka dapat dibaca oleh rumah sakit manapun.

Keberadaan e-government memiliki manfaat yang secara langsung dapat dirasakan semua termasuk masyarakat miskin. E-government telah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dengan memudahkan mereka melakukan kontak dengan pemerintah dan mengakses pelayanan publik yang merupakan hak tiap warga. Selain itu dengan e-government telah dibuatkan mekanisme pengaduan sebagai wadah penyaluran ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang nantinya akan ditindaklanjuti langsung oleh dinas pemerintah yang berkepentingan.

Keberhasilan e-government di Surabaya bukan semata-mata karena faktor teknologi tapi juga karena faktor kemauan politik (political will) pemerintah sebab penerapan e-government memiliki beberapa konsekuensi seperti pemangkasan jumlah personil, efisiensi dana, perbaikan budaya dan mindset yang selama ini dilayani menjadi melayani. Konsekuensi ini jika tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan resistensi yang tinggi sebab birokrasi bukanlah hal yang mudah diubah. Tantangan kedepan adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan political will yang ada ketika nanti ada pergantian gubernur baru sehingga yang kini telah dirintis tidak sia-sia. Selain itu perbaikan kapasitas pegawai negeri sebagai pelaksana e-government harus terus ditingkatkan dan professional menjadi kata kunci yang penting dalam pengelolaan dan keberlanjutan e-government.

Foto: USAID Indonesia

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1501
Permalink to this post: http://urb.im/ca1501sui