Partisipasi yang membawa perubahan nyata

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager
Surabaya, 10 Juni 2015

Kota Surabaya dalam sejarahnya memiliki pengalaman yang panjang dalam penataan wilayah kumuh perkotaan. Kota yang telah berumur 722 tahun bulan Mei 2015 ini menjadi saksi sejarah perebutan ruang kota sebagai ruang hidup bagi rakyat miskin. Surabaya pada awalnya merupakan kota pertanian dan perikanan serta pelabuhan internasional yang meramaikan perdagangan di kota ini. Namun seiring waktu dengan perubahnya paradigma pembangunan pemerintah yang mendorong semata-mata pertumbuhan ekonomi menyebabkan masuknya investasi dan memaksa dibangunnya infrastruktur jalan, pemukiman dan kawasan industry yang membuat masyarakat kehilangan ladang hidup. Pergeseran pola hidup menyebabkan mereka dengan keahlian bertani beralih profesi menjadi buruh pabrik dan pergi dari rumah mereka karena penggusuran akibat peralihan peruntukan lahan. Proses industrialisasi di Surabaya juga menyebabkan arus migrasi penduduk desa ke kota dan mendorong terbentuknya konsentrasi wilayah-wilayah kumuh di Surabaya.

Model pengelolaan wilayah kumuh di Surabaya diawali dengan program KIP (Kampung Improvement Program) tahun 1969 hingga 2000 yang melakukan penataan kampung dan wilayah kumuh melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jalan setapak di perkampungan, penghijauan, tempat pembuangan sampah dan mengatur limbah serta membuat gorong-gorong. Hasil dari program ini adalah perbaikan rumah-rumah di kampung secara mandiri, kebersihan lingkungan dan asri karena banyaknya tanaman dimana-mana. Kekuatan dari program ini sendiri adalah adanya partisipasi masyarakat dari sejak proses perencanaan hingga implementasinya dan kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai mitra sejajar. Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat juga besar sehingga program ini dapat berlanjut meski dana dari Bank Dunia telah lama habis.

Selain KIP, upaya lain penciptaan "Zero Slum" di Kota Surabaya adalah melalui penataan permukiman kumuh di sepanjang bantaran Kali Mas Wonokromo atau Stren Kali Wonokromo di Surabaya. Model ini disiapkan awal tahun 2000an ketika pemerintah mencanangkan program normalisasi Kali Mas. Awalnya terjadi penggusuran paksa di beberapa titik pemukiman dan sektor informal di sepanjang sungai. Namun pada tahun 2002 warga, atas dukungan Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (Uplink Indonesia) termasuk akademisi, arsitek dan organisasi lain, membentuk paguyuban (Paguyuban Warga Stren Kali Surabaya) serta mengorganisir diri dan menyusun konsep alternative agar tidak digusur. Inisiatif warga diantaranya adalah memundurkan rumah dan membalik posisi tampak depan rumah menghadap sungai, upaya pengomposan, penghijuan dan program Jogo Kali (menjaga sungai) untuk menjaga kebersihan sungai. Berdasar model ini telah dilakukan renovasi permukiman di 8 kelurahan yang dihuni 926 rumah tangga miskin di sepanjang sungai. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kekompakan dan kreativitas warga dalam menata permukimannya secara swadaya.

Keberhasilan Surabaya dalam penataan wilayah kumuh kini diteruskan oleh walikota Surabaya, Tri Rismaharini dengan lebih mengedepankan penggunaan teknologi. E-government yang diterapkan Risma dalam berbagai aspek pemerintahan telah berhasil mengumpulkan opini, usulan dan laporan mengenai apa saya yang terjadi di Surabaya termasuk tentang perumahan tidak layak huni dan daerah kumuh. Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti mencapai 1.000-1.300 pertahunnya. Walikota Surabaya sendiri menyatakan bahwa tidak ada resep khusus mengenai keberhasilannya mengubah wajah Surabaya hanya saja partisipasi merupakan kunci utama dan kepercayaan masyarakat menjadi pintu masuk pemerintah mendorong partisipasi warga. Tanpa kepercayaan, maka masyarakat tidak akan sukarela bekerja bersama dan membangun kotanya. Model pendekatan system dan struktur dalam penataan wilayah kumuh di Surabaya mungkin berubah setiap periode kepemimpinan namun yang pasti adalah pendekatan tersebut akan berhasil jika ada partisipasi yang nyata dari masyarakat dan political will yang baik dari pemerintah.

Foto: Axel Drainville

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1506
Permalink to this post: http://urb.im/ca1506sui