Pemenuhan hak-hak dasar kelompok LGBT

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager
Jakarta, 21 Agustus 2015

LGBT masih menjadi hal tabu dalam masyarakat. Tabu sebab masyarakat umum masih belum memahami dan berprasangka buruk serta banyak agama-agama utama yang tidak mengakui keberadaan mereka dan menganggap bahwa orientasi seksual merupakan kutukan yang tidak bisa ditolerir dalam agama manapun. Di Jakarta sendiri kelompok lesbi, gay, biseksual dan transgender kerap dianggap sebagai orang 'cacat' dan tidak dilindungi secara hukum karena tidak hukum yang melindungi mereka dari diskriminasi, kekerasan atau pelecehan, atau ruang hukum jika mereka berganti kelamin ataupun memberi dokumen hukum baru setelah perubahan. Kondisi ini mendorong mereka ke dalam jurang kemiskinan. Banyak waria yang kemudian menjadi pelacur, atau pengamen jalanan karena sulitnya mendapat pekerjaan.

Lahirnya kelompok peduli terhadap kondisi LGBT seperti Arus Pelangi (AP) menjadi angin segar bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka. Arus Pelangi sendiri dibentuk atas desakan kelompok LGBT yang membutuhkan perwakilan resmi secara hukum untuk mendorong pemenuhan hak-hak kaum LGBT yang sering terabaikan dan dimarjinalkan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat kerja. Organisasi ini dibentuk awal tahun 2006 yang bertujuan untuk mengubah norma dan persepsi masyarakat terhadap komunitas LGBT sehingga ada kesetaraan dan penghargaan terhadap kelompok ini.

Arus Pelangi menyadari beratnya hidup sebagai LGBT dan pandangan miring terhadap mereka. Untuk itu fokus kerja mereka diutamakan untuk secara aktif melakukan sosialisasi isu-isu LGBT kepada masyarakat luas guna menghapus segala bentuk diskriminasi dalam masyarakat. Selain itu secara internal, kelompok LGBT sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran, efektivitas dan memperkuat komunitasnya. Sedangkan fokus dalam pemerintahan dilakukan dengan mengambil peranan aktif dalam proses pengambilan kebijakan formal dan perlindungan terhadap komunitas LGBT.

Sebagai sebuah gerakan, AP membagi programnya dalam empat bagian, yaitu Kampanye, Advokasi, Pendidikan dan Pengorganisasian. Kampanye dilakukan melalui beragam media seperti membuat selebaran, terlibat beragam diskusi serta aktivitas lain yang memiliki tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dasar dan seruan menghentikan kekerasan terhadap kelompok LGBT. Untuk Advokasi, AP menyasar wakil rakyat dan mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan intensif kepada institusi pemerintah untuk memperbaiki system perlindungan melalui kebijakan dan hukum juga dilakukan serta pemberian konseling dan bantuan hukum diberikan kepada mereka yang terkena masalah hukum. Advokasi lebih mendorong agar pemerintah memperbaiki beberapa kebijakan publik yang cenderung mendiskriminasi LGBT.

Untuk aktivitas pendidikan, AP menyediakan bimbingan konseling melalui hotline service, training untuk peningkatan kapasitas dan advokasi publik. selain itu AP juga melakukan pengorganisasian melalui penyelenggaraan event bersama komunitas LGBT di Indonesia dan membentuk semacam federasi serta mengembangkan jaringan. Aktivitas mereka ini telah menghasilkan pembentukan forum LGBT Indonesia. Sebuah wadah yang berisi kurang lebih 30 jaringan organisasi lokal dan nasional dimana AP menjadi koordinator nasionalnya.

Sejak pendiriannya, AP melalui program kerjanya telah memperkuat internal kelompok LGBT serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah bagi mereka karena resistensi dari kelompok agama dan masyarakat masih tinggi. Kemiskinan yang menimpa mereka seharusnya bisa diselesaikan bersama sebab apapun orientasinya, mereka adalah warga Negara Indonesia yang berhak mendapat hak-hak dasarnya.

Foto: Fajrin Raharjo

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1508
Permalink to this post: http://urb.im/ca1508jki