Partisipasi Anak dalam Membangun Kota Layak Anak

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager
Surabaya, 18 January 2016

Konsep pembangunan di Indonesia yang lebih menekankan pada insentif ekonomi untuk mencapai kesejahteraan kerap menegasikan keberadaan kelompok-kelompok minoritas termasuk anak. Mereka kerap dianggap sebagai kelompok yang suaranya tidak patut didengarkan dan tereksklusi didalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya adalah pembangunan yang tidak mencerminkan kebutuhan anak dan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Inisiatif Kota Layak Anak (KLA) merupakan pintu masuk bagi kota-kota di Indonesia termasuk Surabaya untuk mulai melihat anak sebagai salah satu populasi kunci perkotaan dan memenuhi hak dasar mereka. Surabaya sendiri telah mencanangkan KLA sejak tahun 2010 dan telah menerima beberapa kali penghargaan. Komitmen mereka dibuktikan melalui dukungan regulasi dan membuka selebar-lebarnya ruang partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan.

Pemkot Surabaya mendefiniskan KLA sebagai kota yang menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dalam pembangunan untuk meraih masa depan melalui partisipasi pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemenuhan hak anak tersebut diantaranya adalah hak memperoleh identitas diri berupa akta kelahiran, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, hak berpendapat dan berekspresi, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kegiatan seni budaya dan hak dasar lainnya. Komitmen pemerintah kota diterjemahkan dalam bentuk dukungan regulasi yaitu dengan menerbitkan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Perda ini mengatur peran swasta dan masyarakat untuk mewujudkan KLA. Selain itu Pemkot juga membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang terdiri atas perwakilan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta masyarakat sipil dan swasta. Saat ini pada tingkat nasional telah diluncurkan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wadah bagi perusahaan yang berkomitmen untuk tidak mempekerjakan buruh anak dan mengalokasikan CSR untuk mendukung terwujudnya KLA. Surabaya juga mendorong pihak swasta tergabung dalam APSAI. Untuk melindungi buruh anak, Pemkot telah membuat perda yang mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan buruh anak.

Partisipasi anak merupakan salah satu kunci keberhasilan KLA. Untuk itu telah dibentuk Forum Anak Surabaya (FAS) sebagai wadah partisipasi anak yang menampung dan menyalurkan aspirasi anak serta menyuarakan hak dan kewajiban anak. Forum anak terdapat pada tingkat kota hingga kecamatan, desa dan RT/RW. Kegiatan FAS beragam mulai dari kegiatan rutin seperti dialog bersama anak Surabaya, bakti sosial, perayaan hari anak dan pemilihan duta anak. FAS juga membentuk Organisasi Pelajar Surabaya (ORPRES) dengan beragam kegiatan seperti advokasi pencegahan kasus trafiking melalui konselor sebaya, isu lingkungan hidup dengan menanam mangrove, pengadaan lomba bakat anak dan kongres Pelajar Nusantara serta terlibat dalam penyusunan Perda Perlindungan Anak oleh Dinas Pendidikan Surabaya. Pemkot melibatkan pelajar untuk mendengar secara langsung aspirasi mereka mengenai berbagai permasalahan anak di berbagai bidang sebagai masukan dalam penyusunan perda.

PKebijakan Pemkot yang responsif anak ditunjukkan melalui penyelenggaraan sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata, pemberian Bantuan Opersional Sekolah dan menyediaan kuota 5% untuk warga miskin, bantuan seragam dan perlengkapan sekolah serta komitmen memerangi angka putus sekolah dengan menginstruksikan kepada semua camat dan lurah agar memantau dan mendata jumlah anak putus sekolah di wilayah mereka. Dukungan kebijakan menjadi faktor signifikan untuk keberhasilan pelaksanaan KLA. Praktik baik yang telah berjalan agar diinstutusionalkan sehingga ketika terjadi pergantian pimpinan daerah, yang telah berjalan baik tidak akan berubah.

Foto: Yayasan PKPA

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1601
Permalink to this post: http://urb.im/ca1601jki