Menjangkau Kelompok Rentan

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager
Jakarta, 6 July 2016

Sektor informal di Indonesia memiliki beberapa bentuk seperti pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan, tukang becak, tukang parkir, pengamen, anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan lainnya. Aktivitas ekonomi ini banyak ditemui di kota besar termasuk Jakarta. Data statistik dari BPS DKI Jakarta bulan Agustus tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat 1,28 juta (27,04 persen) orang berada di sektor informal dibandingkan dengan mereka yang bekerja di sektor formal sebanyak 3,45 juta penduduk (72,96 persen). Mereka di sektor informal sangat rentan terhadap kemiskinan karena tidak adanya pengaman sosial. Namun kini skema BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) yang berfungsi sebagai asuransi telah menjangkau kelompok-kelompok rentan ini.

Sistem pengaman sosial di Indonesia selalu bersifat sementara yaitu dengan memberikan uang sebagai kompensasi atas kerentanan kaum miskin terhadap gejolak ekonomi. Sementara itu sektor perbankan dan asuransi swasta enggan menawarkan asuransi kepada kelompok yang bekerja di sektor informal karena kurang menguntungkan dari sisi ekonomi. Perhatian terhadap kelompok ini sangat sedikit, bahkan skema keuangan perbankan juga sedikit yang menyentuh mereka. Dengan jumlah pendapatan yang tidak menentu tiap harinya menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan.

System jaminan sosial yang baru mengalami transformasi besar-besaran dan menjangkau lebih banyak orang, tidak hanya mereka yang berada di sektor formal namun juga sector informal yang selama ini tidak tersentuh oleh system asuransi konvensional. Penyelenggara system jaminan sosial ini bernama BPJS yang menggantikan lembaga jaminan sosial yang sebelumnya sudah ada yaitu PT Askes Indonesia dan PT Jamsostek. BPJS sendiri memiliki dua skema, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem asuransi BPJS masih banyak yang belum diketahui masyarakat akibatnya hanya sedikit dari pekerja di sektor informal yang mendaftar. Untuk itu, BPJS sendiri secara aktif melakukan jemput bola dengan mendatangi individu-individu maupun paguyuban mereka yang bekerja sebagai supir angkot, tukang ojek, pedagang kaki lima bahkan hingga ke petugas penyapu jalan dan gorong-gorong atau PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum). Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan bahkan masuk hingga ke pasar-pasar untuk menjaring para pedagang pasar menjadi peserta Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Pensiun (JP).

Persyaratan pengurusan dan pembayaran BPJS juga tergolong mudah. Pembayaran dapat melalui berbagai bank yang berafiliasi dengan BPJS maupun kios-kios yang telah disiapkan. Pendaftaran dan pembayaran bisa dilakukan secara elektronik melalui e-registration and e-payment termasuk klaim. Biaya yang dikenakan juga rendah misalnya BPJS Kesehatan untuk kelas 1 angsuran perorang perbulan Rp 59.500, kelas 2 Rp 42.500 dan kelas 3 Rp 25.500.

Upaya melindungi kelompok informal melalui skema BPJS telah dimulai. Tentu saja hal ini memerlukan komitmen besar pemerintah dalam pelaksanaannya dalam mengatur skema terbaik dan termudah yang memungkinkan bergabungnya semua orang dalam BPJS. Selama ini banyak keluhan muncul dari masyarakat lebih terkait pada system pengelolaan BPJS dan prosedur yang rumit ketika membutuhkan jasa BPJS. Selain itu system asuransi ini cenderung baru sehingga membutuhkan penyesuaian dan perbaikan terus menerus dalam hal infrastruktur dan pengelolaan keuangan jika tidak ingin merugi.

Photo credit: Cak-cak

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1607
Permalink to this post: http://urb.im/ca1607jki