Surabaya: Menuju Kota yang Berkeadilan dengan E-Government

Widya Anggraini, Surabaya Community Manager
Surabaya, 14 June 2016

Wawancara mengenai Equitable City dilakukan dengan Ibu R.A Retno Hastijanti dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag). Beliau adalah Wakil Rektor 2 Untag. Ibu Retno juga menjadi penasihat walikota dalang bidang Cagar Budaya dan diperbantukan di Dinas Budaya dan Pariwisata serta tenaga ahli di Bappeko. Saat ini beliau juga memimpin persiapan Prepcom 3 for UN Habitat III pada bulan Juli 2016 di Surabaya.

Menurut anda, apakah definisi Kota yang Berkeadilan?

Equitable city dapat diartikan sebagai kota yang adil. Adil berarti tidak memihak, atau dalam bidang saya itu disebut dengan inclusive space. Oleh karena itu Equitable City itu harus menjadi kota yang inklusif, kota yang mampu melayani semua pihak tanpa melihat perbedaan gender, suku, agama, orientasi seksual, dan etnis. Kalau sudah inklusif artinya tidak ada lagi ruang eksklusif atau ruang yg berpihak. Misalnya, equitable dari dari sisi etnis artinya berbicara tentang pluralitas maka inclusive space itu harus dapat diakses oleh semua kelompok etnis. Kemudia dari sisi pekerjaan, equitable city artinya mampu menyediakan jenis pekerjaan yang beragam dan mampu menjamin keberlangsungan pekerjaan itu.

Faktor apa yang dibutuhkan untuk menjadi Kota yang Berkeadilan

Dari sisi pemerintah maka yang dibutuhkan adalah pemerintah yang mampu menjadi pemimpin (leader) sekaligus manajer. Manajer berarti dia mampu mengelola dengan baik. Sementara itu seorang leadear berarti dia, bukan hanya mampu mengelola, namun sekaligus memberi contoh. Jadi ia harus mengutamakan keteladanan baru kemudian sebuah kota bisa menjadi kota yang adil.

Apakah Surabaya sudah menjadi Kota yang Berkeadilan?

Belum sepenuhnya namun sedang menuju kesana dengan roadmap yang lebih jelas sekarang. Dari sisi manajerial, Surabaya sedang belajar menjadi birokrat yang transparan, mendengarkan apa kata rakyat dan menjadi manajer yang efektif dan efisien. Apalagi saat ini Surabaya sudah menerapkan E-government sebagai bagian untuk mewujudkan Kota yang Berkeadilan. Berbagai aplikasi pintar telah diluncurkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakatnya.

Melalui E-government dampaknya bukan hanya kepada pemerintah yang kini semakin paham teknologi, namun juga mendorong terciptanya masyarakat pintar (smart community) dimana mereka mampu menjaga ikatan dalam komunitasnya. Ikatan-ikatan kemasyarakatan ini terakomodasi dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi yang ada menjadi wadah bagi komunitas untuk saling belajar dan saling menginspirasi.

Sementara itu dari sisi Leadership, untuk menjadi Kota yang berkeadilan maka seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh atau role model. Saat ini menurut kami, kepemimpinan Bu Risma sudah memperlihatkan keteladanan yang baik dan diterima masyarakat. Keteladanan ibu Walikota ini ditularkan kepada perangkatnya. Beliau juga mengajarkan dan mengajak stafnya untuk banyak membaur dengan masyarakat. Memenuhi undangan dan mengikuti kegiatan yang ada di komunitas. Pemerintah terjun langsung ke masyarakat sehingga dapat lebih memahami situasi mereka dengan lebih obyektif. Mewujudkan Equitable city di Surabaya juga dilakukan dengan melibatkan perusahaan swasta dengan dana CSR seperti yang pernah terjalin dengan Nippon Paint yang membantu masyarakat nelayan di Surabaya memperbaiki penampilan rumah mereka.

Apa saja tantangan bagi Surabaya untuk menerapkan Equitable City

Dari sisi masyarakat, tantangan utama yaitu bermunculannya Gated Community atau komunitas berpintu gerbang. Kampung-kampung kini sudah diberi portal dan satpam. Dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan jarak antar komunitas di kampong tersebut. Jadi, meski ada pembatas ini diharapkan masyarakat tetap mengadakan kegiatan antar kampong.

Tantangan dari sisi pemerintah lebih mengenai adanya kesabaran dan kedisiplinan menjalankan SOP ketika menjalankan prosedur E-government. Banyak dari mereka yang maunya instan padahal ada prosedur yang harus dijalankan. Kemudian harus ada evaluasi untuk menilai apakah system sudah berjalan dengan efektif dan efisien dengan melihat dampaknya ke masyarakat. Harus disadari bahwa aplikasi hanya alat untuk membantu terciptanya kota yang berkeadilan, namun pada akhirnya yang paling penting adalah manusia yang menjalankannya.

Photo: Anthony Whittingham‏

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1606
Permalink to this post: http://urb.im/ca1606sui