Topics

Select one or more of the topics above, then click Apply.

E-government mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat

Surabaya, 7 Januari 2015 — Keterbukaan menjadi sebuah keniscayaan dalam pemerintahan yang demokratis. Dalam kondisi masyarakat yang makin tidak percaya kepada pemerintah, keberadaan e-government mencoba menjembatani hal ini dengan harapan adanya perbaikan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi pengelolaan pembangunan. Baca lebih lanjut.

Ahok, gubernur Jakarta !

Pada hari Jumat, 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta memutuskan mengangkat Ahok (Basuki Tjahaya Purnawa) sebagai Gubernur Jakarta. Dalam rapat tersebut anggota DPRD yang berasal dari koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta tidak hadir. Terlihat dengan jelas bahwa persaingan politik terus berlanjut meskipun pemilihan presiden telah usai dan Jokowi (Joko Widodo) telah dilantik sebagai presiden oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2014. Sebelumnya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Jokowi dan Ahok, telah memperlihatkan ketidaklaziman "out of the box" kepemimpinan: "down to earth", menghadapi secara langsung setiap persoalan dan digunakannya dialog-empatis dengan orang-orang kebanyakan. Jokowi dan Ahok jelas telah dianggap sebagai musuh nomor satu bagi para politisi hipokrit di sebuah republic yang berpenduduk hampir 250 juta jiwa. Baca lebih lanjut.

Politik terus bergulir di Jakarta

Jakarta terus menjadi epicenter pertarungan politik setelah keputusan bersejarah dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Jokowi-JK adalah pemenag dari pemilihan presiden tahun 2014. Jokowi-JK akan disumpah sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2013-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014. Menyongsong datangnya pergantian pemerintahan beberapa peristiwa memanaskan politik di Jakarta. Ahok yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur akan menggantikan posisi Jokowi sebagai gubernur dan menjadikan posisinya yang kosong menjadi ajang rebutan partai-partai politik. Sementara itu, apa yang dinamakan Koalisi Merah Putih, rival dari Jokowi-JK sejauh ini belum menyatakan telah mengaku kalah seperti terlihat dari berbagai upaya politik yang dilakukan untuk mendelegitimasi presiden terpilih. Baca lebih lanjut.

Jokowi dan the Indonesian conundrum

Proses pemilihan presiden yang panjang dan intens akhirnya selesai dengan kemenangan di pihak Jokowi, gubernur Jakarta, dan wakilnya Jusuf Kalla. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan dalam siding plenonya hari Selasa, 22 Juli 2014, setelah diselesaikannya penghitungan suara tepat sebelum matahari terbenam, dimana Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh 53,15 persen dan saingannya Prabowo-Hatta mendapatkan 46, 85 persen, menyisakan beda yang signifikan, lebih dari 6 persen. Namun, tanpa diduga, sekitar tengah hari, Prabowo, tanpa kehadiran pasangannya Hatta, menyatakan penarikan dirinya dari proses pemilihan, dengan alasan proses pemilihan tidak adil dan cacat hukum. Langkah Prabowo yang tidak disangka-sangka ini jelas mendadak menimbulkan ketegangan dari banyak orang yang menonton televisi, meskipun yang menarik, KPU seperti tidak terpengaruh dan terus melanjutkan proses penghitungan suara. Baca lebih lanjut.

Ahok memimpin Jakarta, dan Jokowi diramalkan menjadi presiden !

Jakarta lolos dari "litmus test" ketika Ahok menjadi pelaksana tugas gubernur Jakarta. Meskipun peralihan tugas ini sudah diramalkan oleh masyarakat Jakarta peristiwa ini harus tetap dirayakan sebagai sebuah kemenangan bagi Jakarta yang inklusif. Ahok akan menjadi gubernur Jakarta yang mewakili sebuah minoritas ganda, Tionghoa Kristen, ketika nanti Jokowi memenangkan pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014. Baca lebih lanjut.

Jakarta di tengah perebutan kursi presiden

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Panasnya persaingan perebutan kekuasaan sudah mulai terasa sejak awal tahun. Setelah selesainya pemilu legislatif pada 9 April yang lalu, keadaan politik pun semakin memanas dengan persaingan perebutan kursi presiden lima tahun mendatang. Jakarta, sebagai ibukota negara tentunya menjadi "tuan rumah" dari pertandingan seru ini. Terlebih lagi, setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi salah satu calon presiden, hampir seluruh perhatian warga Jakarta praktis tertuju kepada pemilu pemilihan presiden kali ini. Banyak warga Jakarta yang mendukung gubernurnya menjadi RI1 namun tak kalah banyak yang menyayangkan keputusan Jokowi ini. Mereka berpendapat bahwa Jokowi meninggalkan amanah dan tidak bertanggung jawab. Namun suara para pendukung menyatakan Jokowi bisa berbuat lebih banyak bagi Jakarta apabila menjadi presiden. Baca lebih lanjut.

Blusukan, sebuah gaya berpemerintahan yang baru?

Blusukan, adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa, yang oleh The Jakarta Post diterjemahkan sebagai impromptu visit, menjadi sangat populer setelah dipakai oleh Jokowi, gubernur Jakarta. Jokowi menggunakan kata itu untuk menggambarkan kegiatannya melakukan inspeksi langsung, seringkali tanpa sepengetahuan siapapun kapan dan kemana dia pergi, bahkan tanpa diketahui oleh staf dan wartawan yang selalu mengikuti geraknya. Kita kemudian mengetahui bahwa tujuan blusukan sesungguhnya adalah untuk melakukan komunikasi langsung dengan warga masyarakat, disamping adanya berbagai tujuan resmi lainnya, seperti untuk mencek implementasi sebuah proyek, mencek pelayanan publik yang diberikan olaeh kecamatan dan kelurahan, atau sekedar untuk melihat situasi di lapangan dan untuk mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh warga miskin di tingkat akar rumput. Baca lebih lanjut.

Doce meses después ¿Cómo vamos?

Finaliza un año más, y con éste se observan diversos altibajos en la actual administración. Es por ello, que se debe evaluar estos primeros 12 meses del nuevo gobierno con cierto cuidado, es decir, no irnos a los extremos al momento de emitir juicio alguno. Leer más.

Menata-ulang sektor informal di Pasar Tanah Abang

Salah satu dampak yang tidak direncanakan dari kebijakan pembangunan ekonomi dan strategi rekayasa politik Orde Baru Suharto adalah fenomena menggelembungnya sektor informal di perkotaan. Secara akademik istilah sektor informal diperkenalkan pada tahun 1970an sebagai kelanjutan dari diskusi luas tentang isu-isu "urban bias" dan "why poor stay poor" argument utama dari Michael Lipton. Baca lebih lanjut.

Reorganizing the informal sector in Tanah Abang Market

One of the unintended results of Suharto's New Order economic development policy and political engineering strategy is the burgeoning phenomenon of the informal sector in Indonesia's cities. As an academic term, "informal sector" was coined in the 1970s, following the widely debated discussions on the issues of urban bias and "why the poor stay poor" prominently argued by Michael Lipton. Read more.