Bila melakukan kilas balik, menangnya Jokowi dalam pilkada Provinsi DKI Jakarta dua tahun silam, memang menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia. Sebagian masyarakat tentu senang sekaligus ‘harap-harap cemas’ lantaran beberapa pertanyaan: “Apakah Jokowi akan mampu menata Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik, sebagaimana beliau menata Solo yang terkesan adem ayem? Ya, Jakarta memang keras bung!” Baca lebih lanjut.
Submitted by Rendy A. Diningrat — Thu, 01/02/2014 – 08:30
Undang-undang Dasar 1945 Indonesia secara resmi menjamin kebebasan memilih dan mempraktekkan agama dan kepercayaan tiap-tiap penduduk. Namun demikian pemerintah secara resmi mengakui hanya enam agama yaitu Islam, katolik, protestan, buddha, hindu dan konghuchu. akibatnya banyak terjadi kasus kekerasan terhadap minoritas penganut agama dan kepercayaan. Munculnya kelompok-kelompok militan islam misalnya, kerap melakukan intimidasi dan menyerang rumah-rumah ibadah serta anggota-anggota minoritas agama. Human Rights Watch yang sudah melakukan riset di 10 provinsi dan mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan, menyatakan bahwa 71 diantara mereka adalah korban kekerasan dan pelanggaran. Begitu juga survey dari LSI yang menyatakan bahwa sejak kepemimpinan SBY tahun jumlah kekerasan diskriminasi meningkat dengan rata-rata 150 kasus pertahun dan 65 persen diantaranya adalah kekerasan agama.Dalam rangka menjaga keharmonisan dan keselarasan kehidupan beragama di Indonesia maka telah dikembangkan perangkat lunak yang dapat memonitor berbagai tindak kekerasan atas nama agama dan isu-isu pluralisme. Perangkat ini telah dikembangkan oleh dua institute di Jakarta, The Wahid Institute dan Setara Institute. Baca lebih lanjut atau bergabung dalam diskusi.
Since 1945, Indonesia’s constitution formally guarantees the freedom of each citizen to choose and practice their own religion and beliefs. However, the government only officially recognizes six religions: Islam, Catholicism, Protestantism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism – consequently giving rise to cases of violence against minority religions and faiths. The emergence of militant Islamic groups, for example, has often been responsible for intimidation and attacks of places of worship as well as members of religious minorities. The Human Rights Watch, which did research in ten provinces and interviewed over 115 people from different faith, stated that 71 of those interviewed were victims of violence and abuse. Another survey from LSI stated that since the current president’s election in 2004, violent discrimination has seen an increase of an average of 150 cases per year, with 65 percent of such cases being those of religious violence. In an effort to maintain the peace and harmonization of religious lives in Indonesia, two software initiatives have been developed to monitor various acts of violence related to religion and pluralistic issues – one by the Wahid Institute and the other by the Setara Institute. Read more or join the discussion.
Submitted by widya anggraini — Mon, 12/09/2013 – 00:00
Jati Baru adalah sebuah kecamatan miskin dan padat penduduk di Jakarta Pusat. Kemiskinan, eksklusi social dan tawuran anak muda telah menjadi cirri-ciri umum dari komunitas kumuh ini. Didorong oleh keinginan untuk mencari jalan keluar dari masalah sisial yang akut ini beberapa orang staf pengajar dari departemen sosiologi Universitas Indonesia menyusun strategi berdasarkan temuan penelitian yang mereka lakukan tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses-proses yang bersifat sistemik dari penyakit sosial sebagaimana yang tercermin dari tawuran antar kelompok anak muda ini terjadi. Dengan asumsi bahwa fenomena tawuran adalah refleksi frustrasi terhadap aturan-aturan yang dipaksakan oleh otoritas formal di pilihlah sebuah pendekatan penelitian yang memanfaatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Baca lebih lanjut.
Joharb Baru is a poor and densely-populated district in Central Jakarta. Poverty, social exclusion and youth brawls have become common features in this slum community. Motivated to find a way out of this acute social problem, a group of lecturers from the sociology department at the University of Indonesia developed a strategy based their research findings conducted in 2012. The research aimed to understand the systemic processes by which such social disease as manifested in the frequent youth brawls occurred. Assuming that the phenomena of youth brawls reflect the frustration against the imposing civic order from a formal authority, a research approach that utilized both quantitative and qualitative methods was adopted. Read more.
Submitted by Riwanto Tirtosudarmo — Wed, 12/04/2013 – 12:47
Di bulan November ini warga dan pemerintah DKI Jakarta bersiap-siap menghadapi datangnya musim penghujan. Tentu kita masih ingat ketika banjir besar melanda ibukota di awal tahun 2013 ini, saat itu sebagian besar wilayah Jabodetabek terendam air karena intensitas hujan yang tinggi. Bahkan pusat kota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis distrik juga terendam karena peristiwa tanggul jebol di Jalan Latuharhari. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pengerjaan persiapan antisipasi banjir selesai pada akhir Desember tahun ini. Pengerjaan tersebut terbagi ke dalam beberapa proyek seperti pengerukan 12 waduk, perbaikan pompa di rumah-rumah pompa, refungsi sungai, normalisasi kali, dan sumur resapan. Baca lebih lanjut.
Submitted by Nanda Ratna — Tue, 11/26/2013 – 15:15
Apa yang terjadi ketika seseorang memutuskan naik sepeda di Jakarta? rata-rata mereka pasti akan mengeluh soal betapa parah polusi dan kemacetan di jalan, belum ditambah sepeda motor atau bis kota yang tidak mau mengalah dan memotong jalan dan mobil yang kian hari jumlahnya terus bertambah. Ditengah kekacauan kota Jakarta, ada angin segar dari pemerintah yang mulai menunjukkan keperpihakan terhadap para pemakai sepeda di Jakarta dengan membuat jalur sepeda pertama kalinya tahun 2011. Meski demikian masih banyak tantangan bagi Jakarta untuk menjadi kota yang ramah bagi pemakai sepeda. Baca lebih lanjut atau bergabung dalam diskusi.
What happens when a resident decides to ride a bike in Jakarta? On average, they would complain about pollution and congestion, motorcycles and city buses cutting lanes and refusing to share the road, and the endlessly increasing number of vehicles. Amid the chaos of the city, the government has recently begun to show partiality towards bicyclists in Jakarta, building bike lanes for the first time in 2011. Nevertheless, there are still many challenges for Jakarta to overcome in order to become a bike-friendly city. Read more or join the discussion.
Submitted by widya anggraini — Mon, 11/04/2013 – 00:00
Di Bulan Oktober ini, Pemerintah DKI Jakarta memulai pembangunan dua sistem transportasi massal berbasis rel, yaitu MRT dan Monorail. Gubernur Jakarta Joko Widodo meresmikan pembangunan awal stasiun kereta transportasi massal cepat (MRT) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada hari Kamis 10 Oktober 2013. Jalur MRT ini merupakan tahap pertama yang akan menghubungkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Rencananya pemerintah Jakarta akan membangun proyek MRT lanjutan yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta. Baca lebih lanjut.
Submitted by Nanda Ratna — Thu, 10/24/2013 – 15:10
Peristiwanya sederhana. Seorang lurah, perempuan dan beragama Kristen, yang baru diangkat, diprotes oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa dia tidak tepat memimpin sebuah kelurahan yang mayoritasnya beragama Islam. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, di ibukota Negara Republik Indonesia. Baca lebih lanjut.
The event looks very simple. A new appointed sub-district head, a women and a Christian, is rejected by a group of people as she is perceived to be not appropriate to lead a sub-district with a Muslim majority. This event occurred in the Lenteng Agung sub-district, South Jakarta, in the capital city of Indonesia. Read more.
Submitted by Riwanto Tirtosudarmo — Tue, 10/22/2013 – 11:22
Temuan menarik tentang permasalah gizi di Indonesia disampaikan oleh Friesland Campina Institute bekerjasama dengan Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) yang melakukan studi gizi anak yang dikenal dengan nama SEANUTS (South East Asia Nutrition Survey) yang menyatakan bahwa anak Indonesia menghadapi beban ganda yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Baca lebih lanjut atau bergabung dalam diskusi.
Submitted by widya anggraini — Mon, 10/14/2013 – 00:00
Kebijakan pemerintah pusat mengenai low cost green car (LCGC) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai “mobil murah” menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, menyatakan bahwa dengan adanya LCGC ini akan menumbuhkan industri otomotif dalam negri karena dibuat di Indonesia dan memakai komponen buatan Indonesia. Aturan mengenai LCGC ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Permenperin itu merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang kendaraan yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan itu antara lain menyebutkan tentang keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi. Hal ini memungkinkan produsen menjual mobil di bawah Rp 100 juta. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar paling setidaknya 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM. Baca lebih lanjut.
Submitted by Nanda Ratna — Mon, 09/30/2013 – 10:26
KOPAJA! Siapa orang Jakarta yang tidak tahu tentang Kopaja. Bis ukuran sedang dengan kapasitas 25 orang yang sering digunakan sebagai angkutan umum oleh masyarakat awam. Ia disukai karena murah dengan tarif Rp 3.000, untuk jarak dekat maupun jauh. Kopaja dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa angkutan umum bernama Koperasi Angkutan Jakarta yang telah berdiri sejak 1970an. Masyarakat kecil yang tidak mampu membeli kendaraan pribadi cukup terbantu dengan keberadaan Kopaja dan Metromini yang memiliki rute lengkap dan tersebar di Jakarta Pusat, Barat, Utara, Timur dan Selatan meski dengan kompromi kurangnya rasa nyaman. Karenanya saat ini Pemerintah Jakarta melakukan intervensi terhadap keberadaan Kopaja dengan membantu proses peremajaan bis hingga penyediaan subsidi; menyediakan armada bis baru dan integrasi dengan jalur busway Transjakarta. Baca lebih lanjut atau bergabung dalam diskusi.
Submitted by widya anggraini — Mon, 09/30/2013 – 00:00