URBim | for just and inclusive cities

Genap sudah bencana banjir melanda ibukota Indonesia, Jakarta, selama satu bulan di tahun 2014. Jakarta memang menjadi langganan banjir, bahkan sejak dulu Belanda menjajah Batavia. Banjir Jakarta pertama kali tercatat tahun 1621. Pemerintah Belanda pada waktu itu pun berupaya menangani banjir dengan melaksanakan berbagai mega proyek seperti pembangunan tiga bendungan besar Jakarta tahun 1918, yakni Bendungan Hilir, Bendungan Jago dan Bendungan Udik. Selain itu, pada tahun 1922 Belanda juga membangun Banjir Kanal Barat (BKB) yang membuka pintu air Manggarai-Rawa Angke. Baca lebih lanjut.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Tue, 02/04/2014 – 05:38

Bila melakukan kilas balik, menangnya Jokowi dalam pilkada Provinsi DKI Jakarta dua tahun silam, memang menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia. Sebagian masyarakat tentu senang sekaligus ‘harap-harap cemas’ lantaran beberapa pertanyaan: “Apakah Jokowi akan mampu menata Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik, sebagaimana beliau menata Solo yang terkesan adem ayem? Ya, Jakarta memang keras bung!” Baca lebih lanjut.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Thu, 01/02/2014 – 08:30

Menjamurnya permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan serius yang masih melanda ibu kota Jakarta. Tahun 2011 lalu, setidaknya tercatat 416 RW kumuh yang menjadi tempat tinggal lebih dari 3 juta penduduk ibu kota. Mereka yang hidup di kawasan kumuh menghadapi masalah-masalah pembangunan fisik seperti ketidaklayakan sanitasi, infrastruktur jalan, rumah, dan sarana sosial. Kondisi yang serba minim membuat mereka kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidupnya kecuali menunggu bantuan pemerintah. Read more.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Wed, 04/24/2013 – 09:20

Sejak terpilihnya Jokowi sebagai gubernur, Jakarta terus mengalami pembenahan. Jika dalam masalah pendidikan dan kesehatan, pemerintah provinsi melancarkan gebrakannya melalui kartu Jakarta Sehat dan Jakarta Cerdas – kini kota yang menjadi pusat pemerintahan nasional tersebut juga memperbaiki kotanya melalui tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi, begitu kiranya istilah yang dapat digunakan untuk mencapai Good Governance. Baca lebih lanjut.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Wed, 03/20/2013 – 23:00

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu pekerjaan rumah DKI Jakarta yang perlu segera diselesaikan. Setidaknya, sebanyak 360 ribu warga miskin di Jakarta menunggu perhatian pemerintah agar bisa “dipindahkan” ke dalam kelompok ekonomi yang lebih mapan. Apalagi bila angka ini juga dikaitkan dengan jumlah penduduk yang berada di kelompok ekonomi rentan (vulnerable). Meski secara grafik penduduk di kelompok ini berada di luar garis kemiskinan (red: sekitar garis kemiskinan); namun kenyataannya jumlah mereka jauh lebih banyak, dengan kondisi yang juga memprihatinkan. Baca lebih lanjut.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Mon, 03/11/2013 – 11:04

Jakarta merupakan area perkotaaan terpadat di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan juga signifikan. Kota ini menjadi tempat temu jutaan manusia yang berasal dari penjuru tanah air untuk melakukan perpindahan. Mereka berbondong-bondong menjalani mobilitas spasial ke Jakarta semata-mata untuk memperoleh kemudahan. Di kota ini, hampir semua jenis kebutuhan bisa didapatkan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, bisnis, layanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Jakarta menjadi pusat segala aktivitas kehidupan disamping peran utamanya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Baca lebih lanjut.

Submitted by Rendy A. Diningrat — Mon, 02/25/2013 – 12:54