Category: Uncategorized

Bila melakukan kilas balik, menangnya Jokowi dalam pilkada Provinsi DKI Jakarta dua tahun silam, memang menggemparkan dunia perpolitikan Indonesia. Sebagian masyarakat tentu senang sekaligus ‘harap-harap cemas’ lantaran beberapa pertanyaan: “Apakah Jokowi akan mampu menata Jakarta yang sarat dengan kepentingan politik, sebagaimana beliau menata Solo yang terkesan adem ayem? Ya, Jakarta memang keras bung!”

Menjawab berbagai pertanyaan di atas, sang Gubernur rupanya terus melakukan berbagai gebrakan agar Jakarta menjadi kota yang lebih tertata dan manusiawi. Beberapa gebrakan tersebut antara lain: Jakarta Sehat, Jakarta Cerdas, relokasi permukiman kumuh, revitalisasi sungai dan waduk, penertiban jalur Busway, penerapan sistem elektronik KRL, dan sebagainya. Atas kerja keras Jokowi menyulap Jakarta, beragam apresiasi pun ditumpahkan warga ibu kota, bahkan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui mata media, Jokowi semakin tercitra sebagai sosok pemimpin Indonesia yang paling diidam-idamkan. Tarik ulur Jokowi sebagai calon presiden 2014 pun rupanya menjadi penantian banyak masyarakat, termasuk capres lain di bursa pilpres. Hingga kini, tiap ditanya akankah beliau maju dalam bursa tersebut, Jokowi tak pernah memberi jawaban yang pasti: “Mau fokus Jakarta dulu”, begitu kiranya jawaban sang Gubernur.

Ya, kini kita memang tengah menanti hadirnya sosok pemimpin baru yang akan mengawal Indonesia selama 5 tahun ke depan. Itu artinya, salah pilih pemimpin membuat bangsa ini akan mengalami kerugian yang sangat besar selama lima tahun ditambah kerugian-kerugian lain yang terakumulasi dari kekhilafan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Di tengah Jokowi yang belum juga mengambil sikap, berbagai respon dari pihak lain pun agaknya telah mendahului. Ada sebagian masyarakat yang berharap Jokowi untuk tetap membenahi Jakarta hingga selesai masa jabatan. Ada pula yang inginkan Jokowi memimpin satu Indonesia di momen pilpres tahun ini. Bahkan argumen mengejutkan datang dari Basuki Tjahja Purrnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang menyatakan dirinya akan mundur dari pemerintahan bila sang Gubernur maju dalam pilpres. Ya, Ahok merasa dirinya tak mampu memimpin Jakarta sendiri. Meski beberapa waktu lalu Walikota Surabaya, Risma, sempat diisukan menggantikan Jokowi di posisi Gubernur DKI, nampaknya beliau enggan meng-“iya”-kan lantaran warga Surabaya yang tak rela jika walikota yang dikenal hebat menata kotanya itu, begitu saja di-pindah-jabatan-kan.

Melihat fonomena-fenomena semacam ini kiranya terdapat dua pandangan yang secara serius perlu didiskusikan. Pertama, adalah tentang masyarakat Indonesia yang semakin cerdas mengidamkan sosok pemimpin yang “benar-benar” merakyat, memiliki jiwa leadership, bervisi keumatan, responsif, dan bertindak strategis. Kedua, adalah tentang Indonesia yang tidak mampu mengkader ‘sosok lain’ yang dapat dipercaya untuk mengawal pembangunan nusantara. Mestinya, fenomena yang kedua ini tidak pernah terjadi di negeri berpenduduk lebih dari seperempat milyar jiwa. Pertanyaannya: Apakabar partai politik? Apakabar Universitas Gadjah Mada? dan apakabar mahasiswa Indonesia?

En la entrada anterior, comentábamos acerca de las importantes áreas de oportunidad que no han sido abordados por las diferentes administraciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF), al menos, los últimos 20 años. En este sentido, la falta de planeación urbana se hace cada vez más visible y sobretodo, palpable. Los tiempos de recorrido son preocupantes, y muestra de ello, es el índice que señalamos que generó IBM (Commuter Pain Index) donde pone a la ciudad de México como la ciudad “que más se sufre” a nivel mundial. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Thu, 03/13/2014 – 16:23

La Ciudad de México es por excelencia, el centro político-económico del país. Es en éste donde se dan la toma de decisiones más importantes, donde se encuentran los poderes de la unión y donde se ubica el centro financiero de México. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Sat, 02/22/2014 – 16:15

Finaliza un año más, y con éste se observan diversos altibajos en la actual administración. Es por ello, que se debe evaluar estos primeros 12 meses del nuevo gobierno con cierto cuidado, es decir, no irnos a los extremos al momento de emitir juicio alguno. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Thu, 01/02/2014 – 10:03

Ahora, es importante ver la posible saturación que pudiera tener la planta docente por entidad federativa. Para ello, se calculó el número de alumnos por cada profesor por entidad federativa, y se comparó con el promedio nacional. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Tue, 11/26/2013 – 14:55

En la pasada entrega, se brindó un pequeño vistazo a cómo se ha venido comportando la asignación presupuestal, a nivel nacional, en materia educativa, al igual que lo correspondiente a la matrícula por nivel educativo. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Thu, 11/21/2013 – 17:06

Tal como señalamos en la pasada entrega, el Pacto por México, ha comenzado a dar sus primeros frutos: la Reforma Educativa, uno de ellos. Asimismo, también se “hornea” ya, la reforma financiera, la cual se prevé detone un mayor dinamismo financiero, pero que también contiene ciertos controles. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Mon, 10/28/2013 – 15:45

El Pacto por México observa su primer resultado tangible: la Reforma Educativa, la cual sin los consensos entre las principales fuerzas políticas del país no hubiera sido posible. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Tue, 09/10/2013 – 14:01

México vive un proceso de transformación importante: los principales grupos políticos están logrando acuerdos trascendentales; no obstante, persisten grupos de poder que tratan de impedir a toda costa los cambios que el país requiere. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Mon, 09/09/2013 – 16:37

La participación ciudadana es importante al momento de definir problemas, metas y objetivos, así como durante el diseño y ejecución de un programa o política pública. Lo anterior, debido a que no sólo causa un efecto positivo en la población al sentirse tomada en cuenta, también genera un compromiso total hacia el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Fri, 07/26/2013 – 16:46

El Sistema de Salud presenta diversos problemas en el corto y mediano plazo: los recursos económicos son insuficientes, la pirámide poblacional ha comenzado a invertirse y la transición epidemiológica impone un alto costo a la atención médica. No obstante, dentro de la sociedad mexicana persisten creencias y mitos que impiden las reformas necesarias para encarar los problemas que se avecinan. Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Tue, 07/16/2013 – 10:33

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager

Komisi Nasional Perlindungan Anak melaporkan sedikitnya ada 2.637 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2012 dan 62 persen diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak dimana mayoritas korban berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tren kasus kekerasan terhadap anak meningkat tiap tahunnya. Tingginya angka kekerasan ini menunjukkan betapa buruknya perlindungan anak dan minimnya kebijakan yang berpihak terhadap anak. Secara nasional, negara merespon dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan anak yang menyatakan dengan jelas bahwa negara menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Munculnya Undang-undang ini diikuti oleh keluarnya peraturan standar minimum pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Yang menarik dari standar minimum pelayanan ini adalah kewajiban bagi tiap daerah untuk menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu (one stop service) atau PPT untuk korban kekerasan. PPT ini sendiri akan melibatkan rumah sakit, puskesmas, unit pelayanan perempuan dan anak yang berbasis di kantor polisi, lembaga bantuan hukum, trauma center, rumah perlindungan anak (shelter) dan jejaring lain yang dapat membantu proses penyembuhan korban.

Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Institusi ini memiliki beragam program dan layanan termasuk Hotline service 24 jam bagi para korban, pendampingan litigasi dan non litigasi, penanganna tahap awal bagi korban, penanganan tahap lanjutan serta pendidikan bagi relawan P2TP2A tentang penanganan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Ilustrasinya adalah seperti berikut : korban bisa melapor melalui layanan hotline 24 jam atau datang langsung ke kantor P2TP2A, setelah melalui proses registrasi maka seseorang di P2TP2A akan mencatat laporan dan memberikan masukan sebagai bagian dari rencana intervensi. Bentuk intervensi bermacam-macam tergantung keinginan dan kebutuhan korban serta masukan dari ahli. Beberapa jenis pelayanan yang tersedia adalah (1) pendampingan dan bantuan hukum dengan mitra Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya dan Polres wilayah; (2) pelayanan kesehatan dengan mitra dinas kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas kecamatan; (3) Pelayanan Psikososial diberikan oleh psikolog klinis dari P2TP2A; (4) Pelayanan rumah aman dengan mitra dari DInas Sosial dan Departemen sosial; (5) Pemulangan dan Reintegrasi dengan mitra pemerintah daerah asal korban yang masuk dalam daftar Mitra Praja Utama di 10 provinsi.

Menurut data P2TP2A DKI Jakarta sejak tahun 2007-2012 telah masuk total 7.726 kasus kekerasan yang dikerjakan bersama mitra. Dari total jumlah pelapor, 26 persen merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Semua kasus tersebut diterima dan telah ditangani oleh P2TPA bersama mitra. Mengingat kasus kekerasan terhadap anak di jakarta tahun 2012 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2010 dengan modus operandi yang kian beragam maka masyarakat diimbau agar tidak segan melapor jika terjadi kekerasan anak sebab kini pelaku kekerasan, terutama kekerasan seksual, kerap adalah keluarga dekat seperti ayah kandung, ayah tiri, paman bahkan guru. Selain itu, P2TP2A juga memiliki relawan di tiap desa dan kecamatan untuk memantau dan melaporkan jika terjadi kekerasan di wilayahnya.

Foto: Wonosobo

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager

The National Commission for Child Protection reported at least 2,637 cases of violence against children in 2012 with 62 percent comprising of sexual abuse cases, in which the majority of the victims are from the middle and lower classes. Cases of child violence have seen an upward trend and are increasing each year. This high rate of violence points to the appalling state of child protection and to the lack of policies directed towards it. On a national level, the state has responded by issuing a child protection act which makes clear their guarantee to protect children and their rights in order for them to live, grow, achieve optimal development, and receive protection from violence and discrimination. The emergence of this act was followed by the issuance of minimum integrated service standard policies for women and child victims of violence.

What is interesting about this minimum service standard is the obligation of each region to provide One Stop Service Centers (Pusat Pelayanan Terpadu, or PPT) for victims of violence. The PPT involves hospitals, health centers, women and child service units based in police stations, legal aid, trauma centers, child shelters, and other networks which assist with the victims’ healing process.

In Jakarta, a One Stop Service Center for Women and Children (P2TP2A) has been established. This institution has a variety of programs and services, including a 24-hour service hotline for victims, litigation and non-litigation assistance, and handling of the early stages as well as the advanced stages of educating P2TP2A volunteers on women and child victims of violence.

The program works as follows: the victim may make a report via the 24-hour service hotline or go directly to the P2TP2A office after undergoing a registration process, where an associate makes a record of the report and provides input as part of the intervention plan. The form of intervention varies depending on the wants and needs of the victims as well as input from the experts. Some of the types of services available are (1) mentoring and legal assistance in collaboration with the Women and Children Protection Unit in the Jakarta Police institution; (2) health services through the program’s partnerships with hospitals and district health centers, (3) psychological services provided by a clinical psychologist from P2TP2A; (4) home safety services through their partners in Social Services and the Social Department; (5) Return and Reintegration of victims through local government partners.

According to data collected by P2TP2A and their partners, Jakarta recorded a total of 7,726 cases of violence in 2007-2012. Of the total number reported, 26 percent were cases of violence against children. All cases were received and handled by P2TP2A and their partners. Bearing in mind that in 2012, cases of violence against children in Jakarta had doubled since 2010, with an increasingly diverse modus operandi, it is recommended that the community not hesitate to report any instances of child abuse as offenders, especially sexual violence offenders, are often close relatives such as fathers, stepfathers, uncles and even teachers. To help with on-the-ground monitoring, the P2TP2A has volunteers in each village and district to monitor and report any cases of violence.

Photo: Wonosobo

Opportunity: UN Habitat International Competition: Urban Revitalization of Mass Housing

UN-Habitat is promoting a new urban planning paradigm that calls for planning in advance at the scale of expected development of cities with a better integration of urban uses — housing, business, retail, recreation, education, agricultural, amongst others. The aim of this paradigm shift is to achieve adequate urban densities to minimise the impact of urban sprawl, improve mobility and reduce greenhouse emissions. The ultimate goal is to attain the social, economic, environmental and cultural sustainability of cities.

The purpose of the competition is to address the issues of mass housing through proposals to revitalize a mass housing locality in one’s respective city. For this development-oriented competition, participants will need to contact the owners of the housing stock to jointly select a typical mass housing complex for revitalization. The scope will include research, proposal, and policy. Click here to learn more.

Las variables de pobreza y etnicidad son un binomio que va de la mano e incide directamente en la salud de la población; los indicadores de salud como la mortalidad materna, los partos hospitalarios y la cobertura de vacunas son más negativos en este grupo de la población, que se ha considerado históricamente como un grupo minoritario, por lo que es altamente vulnerable. En este sentido, es necesario incorporar los elementos de las costumbres locales en un esquema de intervención de las estrategias de salud, de manera que la población tenga acceso a la salud con inclusión cultural y social. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Sat, 10/20/2012 – 01:00

De acuerdo al estudio realizado por el Banco Mundial, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (CEGAM), “Pobreza urbana y cambio climático para la Ciudad de México”, las consecuencias del cambio climático obligan a las ciudades a recurrir a estrategias de adaptación ya que de lo contrario la pobreza aumentaría en las urbes. En el caso del Distrito Federal (DF), de no adoptar medidas que hagan frente a los desastres naturales, los costos del impacto climático serían equivalentes al 20 por ciento del Producto Bruto Nacional actual, así como el incremento de un millón de pobres en la ciudad. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Sat, 10/13/2012 – 01:00

En los últimos años en México ha habido reformas importantes en las leyes que regulan la tenencia sobre la tierra. Ello obedece, entre otras razones, a la alternancia política que tuvo lugar en el año 2000 y también a una corriente progresista en gran parte de América latina que, teniendo como sustento el reconocimiento generalizado del derecho a la vivienda, ha llevado a reformas legislativas sin precedentes. En este sentido, pasar enteramente de las leyes a la praxis aún no ha sido del todo posible y todavía son muchos los problemas que enfrenta el país para dar acceso equitativo a la tierra, sobre todo a quienes habitan en predios o asentamientos irregulares. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Thu, 09/27/2012 – 01:00

América Latina presenta una marcada tendencia a ofrecer micro-préstamos, créditos y hasta planes de seguros a través de dispositivos móviles entre la población con más alto índice de marginación. Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios financieros y mitigar el bajo nivel de bancarización, en la región se ha desarrollado un novedoso sistema de pago móvil que busca propiciar la inclusión financiera y hacer más eficiente el flujo de dinero. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Thu, 09/20/2012 – 01:00

Si bien cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, ciertamente quienes viven en condiciones de pobreza y marginación tienden a ser más vulnerables a ella. En México, la trata alcanza dimensiones descomunales en comparación con otros países, y si bien las razones son variadas, la condición del país como uno de origen, traslado y destino de migrantes, especialmente centroamericanos, aunada a la porosidad de la frontera sur que permite el ingreso clandestino de miles de personas, hacen de México tierra fértil para el desarrollo de esta actividad. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Fri, 09/14/2012 – 01:00

Desde el comienzo de la actual administración, el gobierno de la Ciudad de México en 2006 lanzó un plan de trabajo con una proyección de quince años denominado Plan Verde. Su objetivo es hacer del Distrito Federal una ciudad sustentable y así brindarle a sus habitantes una óptima calidad de vida. Para el manejo integral de los residuos sólidos, un modelo innovador es el Mercado de Trueque que se lleva a cabo en Chapultepec, un sistema de intercambio a través del cuál se busca dar mejor manejo a las más de 12,000 toneladas de basura diaria que se generan en la ciudad. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Thu, 08/30/2012 – 01:00

Diversas organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que la educación en México no es responsabilidad exclusiva del Estado, han puesto en marcha diversa estrategias para contrarrestar los efectos del bajo rendimiento académico, el nulo acceso a servicios educativos en las comunidades marginadas y la alta deserción escolar, especialmente de las niñas en edad escolar básica. Adopta una Escuela A.C. busca dignificar los espacios educativos para mejorar el desempeño escolar de alumnos en edad de cursar cualquier grado de educación básica. Por su parte, Acude A.C. busca construir un marco institucional para incidir en las políticas públicas educativas. Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Tue, 08/21/2012 – 01:00

El agua es un elemento indispensable para la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el requerimiento de consumo óptimo de agua diario es de 100 litros por habitante al día, el cual permite satisfacer las necesidades de consumo y llevar una vida saludable. En la Cd. de México, prevalecen zonas que no cuentan con agua limpia para consumo, preparación de alimentos, higiene personal, limpieza del hogar y saneamiento, por lo que una de las alternativas ha sido un alto uso de agua embotellada. De acuerdo a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), los niveles de ingresos medios y bajos son las personas que más consumen agua embotellada.  Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Fri, 08/10/2012 – 01:00

Los asentamientos irregulares en Milpa Alta son expresiones de políticas públicas endebles que debieran dar cabida a soluciones para garantizar el acceso a un techo a todos los habitantes, a la vez que deben de responder a un crecimiento urbano ordenado protegiendo los suelos de conservación. Esta complejidad invoca la coordinación de una estrategia común a largo plazo que apremie ambas partes; por lo que autoridades locales de Milpa Alta, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del D.F. (PAOT) desarrollan en conjunto un modelo de gestión innovador que promueve la sustentabilidad ambiental junto con la protección a los derechos sociales.  Leer más.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Sat, 07/14/2012 – 01:00

Rendy A. Diningrat

Jakarta merupakan area perkotaaan terpadat di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan juga signifikan. Kota ini menjadi tempat temu jutaan manusia yang berasal dari penjuru tanah air untuk melakukan perpindahan. Mereka berbondong-bondong menjalani mobilitas spasial ke Jakarta semata-mata untuk memperoleh kemudahan. Di kota ini, hampir semua jenis kebutuhan bisa didapatkan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, bisnis, layanan kesehatan, hiburan, dan lain sebagainya. Jakarta menjadi pusat segala aktivitas kehidupan disamping peran utamanya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Secara demografi, saat ini Jakarta telah dihuni hampir 9,6 juta penduduk pada malam hari dan mencapai 16 juta penduduk pada siang hari (BPS DKI Jakarta, 2011). Penambahan sekitar 7 juta penduduk di siang hari merupakan aktivitas para penglaju terutama yang berasal dari kota-kota satelit Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Bodetabek). Terkait eratnya aktivitas penduduk dan sistem kota-kota yang dimilki Jakarta dengan wilayah sekitarnya, membuat kota ini dinobatkan sebagai area metropolitan terpadat ke enam dunia setelah Tokyo, Seoul, Mexico City, New York, dan Mumbai (Demographia, 2011).

Bukan Tanpa Masalah

Sebagai pusat beragam kegiatan, Jakarta memang begitu mengesankan. Tidak hanya daya tarik bagi penduduk dari luar daerah yang hendak berhuni, berbagai investasi padat modal pun berbondong-bondong mengajukan proposalnya ke wilayah tersebut. Bisnis property, pusat perbelanjaan, apartemen, perkantoran, perbankan, hingga jalan layang pun merupakan sebagian kecil kegiatan investasi yang saling lomba menggelontorkan dananya di kota ini. Tak heran, Jakarta berkembang pesat menjadi wilayah perkotaan modern dilengkapi dengan infrastruktur kehidupan yang serba lengkap.

Modernitas yang dibangun Jakarta, kenyataan bukanlah tanpa masalah. Ketidaktertataan investasi dan bobroknya pengendalian ruang, membuat kota ini selalu dihantui berbagai masalah pembangunan. Jakarta semakin semrawut. Banjir dan kemacetan seakan menjadi bulan-bulanan ibu kota yang sejak dulu tidak pernah terselesaikan. Belum lagi bila hal ini juga dihadapkan dengan masalah kemiskinan.

Tahun 2011 lalu, setidaknya terdapat 3 juta warga Jakarta tergolong sebagai penduduk pra sejahtera. Di tahun yang sama, 416 RW kumuh pun tercatat ikut mewarnai dinamika tata ruang ibu kota. Di Jakarta, sangat memungkinkan terpotretnya gambar-gambar kesenjangan dimana jajaran superblock bisa berdampingan mesra dengan luberan permukiman kumuh. Mereka yang tinggal nyaman di apartemen, menjadi sangat timpang apabila dibandingkan dengan kondisi warga miskin di sekitarnya. Anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan premanisme, merupakan beberapa produk yang dihasilkan dari kejamnya kesenjangan Jakarta. Parahnya, kondisi ini seringkali dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Jokowi’s Attack

Meski berbagai masalah terus mewarnai Jakarta, terpilihnya Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2012 lalu, tampaknya menjadi angin segar bagi jutaan penduduk ibu kota. Jokowi begitu ia biasa dipanggil, memang dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Pendekatannya yang strategis dan komunikatif memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa permasalahan ibu kota bisa segera diselesaikan.

Gagasan-gagasan Jokowi untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta, dikenal dengan istilah Gebrakan Jokowi. Untuk mengatasi kemacetan setidaknya Jokowi telah menyiapkan agenda pembangunan moda transportasi MRT dan Monorail diikuti dengan sistem angkut yang terintegrasi. Banjir ibu kota mulai dilirik dengan gagasan pengembalian fungsi sempadan sungai diikuti dengan konsep hulu dan hilir. Sementra untuk masalah kemiskinan, Gebrakan Jokowi telah menyiapkan beberapa strategi seperti pembagian kartu pintar bagi warga miskin untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan secara gratis, pembangunan kampung susun, serta permudahan akses modal bagi kegiatan UMKM.

Hingga tahun 2017 mendatang, Jokowi akan terus memberikan gebrakan-gebrakan baru lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Setidaknya sampai dengan saat ini warga Jakarta, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan, menaruh harapan besar pada pemimpin yang dinilai humanis tersebut. Akankah Gebrakan Jokowi mampu memberikan perubahan bagi ketertataan ibu kota sesuai dengan visi Jakarta Baru? Kita tunggu saja!

Mexico City has a high level of income per capita, but the distribution of income is highly unequal. This high inequality is partly responsible for the 13.4 percent of Mexico City’s population that suffers from malnutrition. According to the Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (the National Council for the Evaluation of Social Development Policy), this population is below the poverty line, and cannot afford the $1,177.04 pesos ($96.47 USD) that it takes, on average, to feed one person for a month. Read more or join the discussion.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 05/20/2013 – 00:00

El Distrito Federal cuenta con un alto nivel de ingresos per cápita; sin embargo, la distribución de los ingresos es de alta desigualdad. Este grado de desigualdad dejó al 13.4 por ciento de la población del D.F. en pobreza alimentaria. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, esta población tiene un ingreso que se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo y no tiene la manera de recaudar los $1,177.04 pesos necesarios que se necesitan al mes para alimentar a sólo una persona. Leer más o discutir.

Mexico City has a high level of income per capita, but the distribution of income is highly unequal. This high inequality is partly responsible for the 13.4 percent of Mexico City’s population that suffers from malnutrition. According to the Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (the National Council for the Evaluation of Social Development Policy), this population is below the poverty line, and cannot afford the $1,177.04 pesos ($96.47 USD) that it takes, on average, to feed one person for a month. Read more or join the discussion.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 05/20/2013 – 00:00

A partir de hace más de 3 décadas el país ha presentado un crecimiento importante en cuanto a la esperanza de vida se refiere. En este sentido, de acuerdo a datos del Banco Mundial, para 2010 la esperanza de vida en el país era de 76.68 años, cifra únicamente inferior, en Latinoamérica, a la observada por Costa Rica (79.19 años). Leer más.

Submitted by Saúl Guarneros — Wed, 05/08/2013 – 16:33

El Pueblo San Andrés Totoltepec en la Delegación Tlalpan ha sido parte de una metodología de planeación urbana instrumentada por la Organización Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI). Dicha organización busca desarrollar el diseño y planteamiento del hábitat popular a través de metodologías participativas, y que incida en el diseño de las políticas públicas. El eje central de esta metodología es un proceso dinámico basado en la capacidad y voluntad de la sociedad para guiar su propio destino. Este proceso parte de la Investigación-Acción-Participativa; una herramienta que vincula la reflexión, el diálogo, la acción y el aprendizaje entre los actores involucradas y externos para promover el empoderamiento de las comunidades excluidas de los procesos socio-políticos. Leer más o discutir.

The town of San Andrés Totoltepec, located in the administrative borough of Tlalpan, has been part of an urban planning methodology implemented by the Organización Fomento Solidario de la Vivienda — FOSOVI (the Social Fund for Housing). This organization uses participatory methodologies to design public policy; the core is to create a dynamic process based on the capacity of society to guide its own future. This is known as participatory action research, a tool that links reflection, dialogue and the knowledge of the actors involved in order to promote the empowerment of excluded communities in the process of public policy. Read more or join the discussion.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 05/06/2013 – 00:00

The town of San Andrés Totoltepec, located in the administrative borough of Tlalpan, has been part of an urban planning methodology implemented by the Organización Fomento Solidario de la Vivienda — FOSOVI (the Social Fund for Housing). This organization uses participatory methodologies to design public policy; the core is to create a dynamic process based on the capacity of society to guide its own future. This is known as participatory action research, a tool that links reflection, dialogue and the knowledge of the actors involved in order to promote the empowerment of excluded communities in the process of public policy. Read more or join the discussion.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 05/06/2013 – 00:00

El rápido crecimiento en las urbes ha tenido como consecuencia a la reproducción de espacios de diferenciación social donde se reproduce la marginación y la pobreza. En este sentido, actores en la esfera internacional promueven el bienestar de las personas que viven en estas condiciones. La declaración de la Cumbre de Estambul de 1996, propuso la realización de Agendas Hábitat para establecer planes de acción que brindaran soluciones a los rezagos sociales, entre ellas “vivienda adecuada para todos” y “desarrollo de asentamientos humanos sostenibles en un mundo en proceso de urbanización”. Leer más o discutir.

The rapid growth of major cities has led to the reproduction of marginalization and poverty in increasingly unequal societies. This is emphasized by the creation of under-served areas in the outskirts of cities, where the marginalized population has been distanced from the better socioeconomic conditions and social infrastructure that the city center has to offer. International actors have therefore worked to promote the welfare of of the poor living in these unequal conditions in order to link them with prosperous zones. The 1996 Istanbul Summit Declaration resulted in the Habitat Agendas, which propose a plan of action with regard to human settlement issues, including “proper housing for all” and “sustainable settlement development for humans in an urbanizing world.” Read more or discuss.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 04/29/2013 – 00:00

The rapid growth of major cities has led to the reproduction of marginalization and poverty in increasingly unequal societies. This is emphasized by the creation of under-served areas in the outskirts of cities, where the marginalized population has been distanced from the better socioeconomic conditions and social infrastructure that the city center has to offer. International actors have therefore worked to promote the welfare of of the poor living in these unequal conditions in order to link them with prosperous zones. The 1996 Istanbul Summit Declaration resulted in the Habitat Agendas, which propose a plan of action with regard to human settlement issues, including “proper housing for all” and “sustainable settlement development for humans in an urbanizing world.” Read more or discuss.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 04/29/2013 – 00:00

En México la migración es el principal determinante del crecimiento demográfico; la diversificación de las actividades económicas ha propiciado la aparición de polos de atracción alternativos que influyen en la movilidad territorial. El Distrito Federal desde los años cincuenta ha sido un lugar de destino de corrientes migratorias de otras entidades federativas, así como de migración intermunicipal en el área de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Actualmente el DF ya no representa el principal polo de atracción en México, aunque sigue recibiendo migrantes temporales, de tránsito y de residencia. Leer más o discutir.

In Mexico, migration is the principal determinant of demographic growth: the diversification of economic activities has contributed to the rise of alternative poles of attraction that influence territorial mobility. Ever since the 1950s, Mexico City has been a destination for migratory waves from other states, as well as inter-municipal migration in the city’s Metropolitan Zone. Mexico City is now no longer the main destination pole in Mexico, although it does continue to receive temporary transitory and residential migrants. Read more or join the discussion.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 04/22/2013 – 00:00

In Mexico, migration is the principal determinant of demographic growth: the diversification of economic activities has contributed to the rise of alternative poles of attraction that influence territorial mobility. Ever since the 1950s, Mexico City has been a destination for migratory waves from other states, as well as inter-municipal migration in the city’s Metropolitan Zone. Mexico City is now no longer the main destination pole in Mexico, although it does continue to receive temporary transitory and residential migrants. Read more or join the discussion.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 04/22/2013 – 00:00

La pobreza en la ciudad de México, al igual que en otras metrópolis, tiene muchas caras. Citando a Caroline Moser, los pobres de las ciudades dependen de un ingreso que se vincula con la acumulación del resto de sus capitales. Una de las tantas caras de esta pobreza es el acceso a alimentos, pues bien la falta de ingresos limita una alimentación adecuada y necesaria para que el cuerpo humano sea productivo. Leer más o discutir.

The ubiquitous poverty in Mexico City, not unlike that of other major metropolitan areas, has many faces. According to Caroline Moser, impoverished inhabitants in the city rely on an income fund that is linked to the accumulation of the rest of their assets. One of the many sides of this poverty is access to basic sustenance, given that a scarcity of income curtails the adequate and essential nourishment required for a healthy and productive human body. Read more or discuss.

Submitted by Maria Fernanda Carvallo — Mon, 04/15/2013 – 00:00

Carlin Carr, Mumbai Community Manager

The 2010 Commonwealth Games in Delhi brought the world’s attention to India. The major event was one of the first and largest of its kind to be held in the country. “A total of 6,081 athletes from 71 Commonwealth nations and dependencies competed in 21 sports and 272 events, making it the largest Commonwealth Games to date. It was also the largest international multi-sport event to be staged in Delhi and India, eclipsing the Asian Games in 1951 and 1982,” according to statistics on the event. While the mega sporting event was rife with controversy, it also presented the opportunity for the city to test out new transport methods and for international organizations to introduce greener and cleaner ideas.

Since all eyes were on the sporting event, the Commonwealth Games Organizing Committee designed the “Green Team.” The goal of this team was to spread awareness among visitors and viewers on issues of land, energy, carbon, waste, and water. In order to create “informed global citizens,” the Delhi committee focused on youth as ambassadors of the cause. “Delhi’s youth will become the torch bearers and drivers of improvement in civic sense and will enhance cleanliness awareness among citizens of Delhi by a ripple effect,” says the site. In this sense, the mega-events become a platform not just for sportsmanship and championships but also for promoting awareness on key issues among the public.

Among these issues was one of the most plaguing environmental and urban concerns: increasing carbon emissions and traffic congestion. The games accelerated ideas that previously seemed a foreign concept to the polluted Indian mega-city. One such idea was converting the three-wheeled auto rickshaws — known for hazardous emissions — to solar rickshaws. On October 2, 2008, two years ahead of Delhi taking the world stage, Solekshaw, an eco-friendly solar-powered rickshaw, was inaugurated by Chief Minister of Delhi Sheila Dikshit. Given that 60 percent of the increase in greenhouse gas emission is caused by the transport sector, the clean-powered pedi-cab offered not only a solution for Delhi but an example of clean transport that could serve cities the world over.

“Soleckshaw, with its zero carbon footprint and the trend of widespread use, is expected to reverse global warming and protect the planet from the perils of the climate change. Its worldwide use would also enhance energy security by reducing the world’s dependence on limited fossil fuel. Equipped with novel features, this pedicab is easy to drive, both on plain as well as uphill road, without any strain of imbalance, which all of the current cycle rickshaws suffer from,” says the Department of Science and Technology in the Ministry of Science and Technology.

Despite its intentions, the potential of the solar rickshaw has yet to be realized in India. Still, what the Commonwealth Games and mega-events in general allow are expedited exploration. The solar rickshaw is just one example. Moving forward, for India’s cities such as Delhi, Mumbai, and Bangalore to be contenders for hosting this type of event in the future, these prototypes will need to become reality. The events require infrastructure enough to host the events and house and transport their participants — areas that demand attention long before the games can arrive.

Photo credit: null0

Priyanka Jain, Delhi Community Manager

For those of us living in Delhi today, let’s start our look at 2014 by admitting that we’re lucky. We don’t live in the city we lived in two years ago, where our political choices were so limited and our collective conscience was in a state of sleepy inertia. If you followed the debates and movements of the year 2013, you know there is still hope for our city. But all of this aside, we still have a problem: water scarcity through corruption, slum rehabilitation, and sexual assaults affect the citizens of Delhi across class, caste, and gender boundaries. Before Delhi progresses up the ladder of livability, the year 2014 will require answers to four big questions.

The Nirbhaya Fund

First, did the horror of a girl who was brutally gang-raped and injured, with a rod shoved inside her genitals, fast-track the reforms for women’s safety? The answer today is a resounding “No.” 94 percent of 2,178 people surveyed in the Times of India poll said that our cities aren’t any safer for women a year after the horrific Nirbhaya gang-rape. On the one hand, we saw the case as a catalyst. It led to the Nirbhaya Act, which increased the quantum of punishment for crimes against women, and to the “One Billion Rising” campaign, which galvanized women from across the world. But the perception of insecurity hasn’t changed. In the 2013-14 Union Budget, GOI announced the Nirbhaya Fund, 10 billion rupees to enhance women’s safety in public spaces. Year 2014 will show the effectiveness of Nirbhaya Fund in changing the perception of safety for women in Delhi.

Debut of the Aam Aadmi Party (AAP) and None of the Above (NOTA) vote option

Second, will the introduction of the None of the Above (NOTA) vote option, and 2011 and 2012 anti-corruption protests, followed by the success of the Aam Aadmi Party (AAP) in 2013, increase accountability in governance and help cut corruption? A total of 44,000 voters (0.63 percent) exercised the NOTA option in Delhi. The number, when compared to other states — Chhattisgarh (4.6 percent), Rajasthan (1.92 percent), and Madhya Pradesh (1.9 percent) — is quite low. But it has made the politicians more accountable. Another sign of progress is the unprecedented rise of AAP, with 28 seats in the Legislative Assembly elections. It’s most likely that AAP will form the government with the support of congress. But, more importantly, it has shaken up the political order in Delhi and spurred the parties to pass the Lokpal Bill. The Lokpal Bill, armed with the Right to Information Act, will provide the necessary institutions for people to fight corruption effectively.

Setback with Section 377 IPC

On the other end of the spectrum is the reversal in the fundamental rights of Delhi’s citizens with the recent Supreme Court verdict upholding Section 377 IPC, a law criminalizing homosexuality — a ruling that some activists called a “black day” for the LGBT community. It quashed a 2009 Delhi High Court verdict that had decriminalized homosexuality. Free for the last four years, will the LGBT community of India again face sexual assault, harassment, blackmail, and extortion by the police, neighbors, and even family members?

Water scarcity and Delhi’s tanker mafia

Water scarcity is Delhi’s biggest challenge, despite the fact that no other capital in the world has the kind of water availability Delhi has. According to Ashish Kundra, additional chief executive officer at Delhi Jal Board (DJB), Delhi has 670 million gallons per day (MGD) of water supply. The supply would go up to 810 MGD after completion of the Sonia Vihar project. And if divided by the 150 million people who reside in Delhi, it comes to 220 liters per capita per day (almost 11 buckets). DJB says that it loses 50 percent of its water. The speculation is that private suppliers or “water tanker mafia” tap DJB booster stations as well as bore wells in farmhouses located on the outskirts of Delhi, and distribute the water at exorbitant prices. If the above is untrue, where is the remaining 335 MGD of water supply going?

Photo credit: sandeep bisht

México vive un proceso de transformación importante: los principales grupos políticos están logrando acuerdos trascendentales; no obstante, persisten grupos de poder que tratan de impedir a toda costa los cambios que el país requiere.

Nos encontramos ya en la segunda mitad del 2013, y para muchos las cosas siguen igual, o inclusive peor. Es por ello, que con este blog se inicia, en la manera de lo posible, breves análisis de lo realizado durante los últimos meses por la actual administración y los principales grupos políticos opositores.

Haciendo un poco de memoria, se señala que desde que comenzaron las pasadas campañas presidenciales, se comenzaron a percibir ciertos mensajes de odio y desprecio por parte de un grupo que se ha denominado de izquierda, específicamente, de la autodenominada “izquierda progresista”.

Así, una vez pasadas las elecciones, las cuales se decidieron por un amplio margen de diferencia, la actual administración federal ha puesto todo su empeño, junto con los dos principales partidos de oposición, a lograr acuerdos importantes en pro de la ciudadanía. Para ello, se firmó el “Pacto por México”. Dicho documento contempla tres ejes rectores:

• El Fortalecimiento del Estado Mexicano.

• La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales.

• La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas.

Asimismo, dicho documento contiene 5 acuerdos:

• Sociedad de Derechos y Libertades.

• Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad.

• Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

• Gobernabilidad Democrática.

De dichos acuerdos, se derivan 95 compromisos para el periodo 2013-2018. Cada uno de ellos, viene con cierta calendarización.

Así pues, desde el pasado noviembre, se comenzó con la promulgación de la Reforma Ley Federal de Trabajo (RLFT), la cual renueva a su antecesora, cuya vigencia era de más de 4 décadas, lo cual denotaba cierto atraso dado que las condiciones de aquel entonces no son las que hoy se visualizan.

Seguido de la RFLT, se pasó a la realización de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia Económica, la cual se rige bajo 6 ejes:

• Fortalecimiento de derechos fundamentales.

• Actualización del marco legal del sector telecomunicaciones.

• Fortalecimiento del marco institucional.

• Promoción de la competencia.

• Establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda Digital Nacional.

• Impulso a una mayor cobertura en infraestructura.

Aunado a lo anterior, se aprobó también la nueva Ley de Amparo para complementar la reforma constitucional en la materia; asimismo, se promulgó el Decreto por el que se modifican los artículos 3o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. En dicho documento se establece la obligación del Estado para garantizar la calidad en la educación, estipula las bases para la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa y un Servicio Profesional Docente, además de otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como órgano encargado de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional, sólo por mencionar algunos logros.

Es justamente, en ésta última, donde nos enfocaremos en las subsecuentes entradas de este blog. Para posteriormente, continuar con lo referente en materia hacendaria y energética.