Pemulangan pendatang ilegal untuk menekan laju urbanisasi Jakarta

Widya Anggraini, Jakarta Community Manager
Jakarta, 18 September 2014

Urbanisasi merupakan fenomena umum di kota-kota besar dunia termasuk Jakarta. Proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu kota ke kota lain sebenarnya merupakan aktivitas yang tidak bisa dicegah sebab kebebasan tersebut telah dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu urbanisasi merupakan kebebasan warga negara untuk berdomisili di mana saja di wilayah Republik Indonesia, karenanya urbanisasi tidak dapat dilarang secara hukum. Permasalahannya adalah dalam era desentralisasi seperti saat ini, ternyata pemerintah belum mampu menghambat proses urbanisasi yang kerap menciptakan ketidakseimbangan pembangunan dalam kota. Jakarta sendiri sebagai ibukota Negara, menurut dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, tahun ini diperkirakan menampung lebih dari 68.000 pendatang dengan tujuan mencari pekerjaan. Untuk itu telah diterapkan kebijakan seperti Operasi Yustisi, Operasi Binduk atau Bina Kependudukan.

Data sensus terakhir BPS tahun 2010, menyatakan bahwa jumlah penduduk Jakarta lebih dari 9 juta namun jumlah ini menjadi lebih dari 12 juta jika ditambah pendatang yang bekerja di siang hari. Kepadatan penduduk akibat urbanisasi menjadikan banyak hal menjadi tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah setempat seperti tumbuhnya pemukiman kumuh, berkurangnya ruang hijau, hunian illegal di ruang publik, polusi, kemacetan lalu lintas, banjir dan banyak masalah kesejahteraan sosial lainnya. Kesemua permasalahan ini menyebabkan kualitas kota menjadi buruk dan pelayanan publik menjadi terhambat.

Pekerjaan rumah untuk mengurai urbanisasi yang pernah diinisiasi Pemerintah DKI Jakarta adalah kebijakan yustisi. Program ini berusaha menjaring pendatang baru yang tidak ber-KTP DKI Jakarta untuk dikembalikan ke daerahnya. Penjaringan umumnya dilakukan di stasiun, terminal maupun pelabuhan. Saat ini, program yustisi diubah namanya menjadi Operasi Binduk yang dengan lebih ketat mengawasi keluar masuknya warga Jakarta terutama pada saat lebaran dimana banyak warga Jakarta yang kembali dari daerah mengajak sanak saudara mereka dari desa untuk mencari penghidupan di Jakarta.

Dalam operasi Binduk, pendatang diberi kesempatan untuk tinggal selama 14 hari sesuai aturan. Setelah itu mereka harus membuat keputusan untuk menetap atau tinggal di Jakarta. Operasi ini juga melibatkan pengurus RT dan RW untuk pendataan. Inspeksi umumnya tempat-tempat yang banyak ditinggali pendatang baru seperti rumah kontrakan, rumah kos dan rumah susun. Mereka yang tertangkap akan dikenai denda sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dikenakannya peraturan ini cukup membuat pengaruh terhadap keberadaan pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal, keahlian atau identitas yang jelas sehingga mereka dapat dipulangkan kembali ke daerahnya.

Kebijakan tambahan yang baru dilakukan sejak 2013 adalah Bina Kependudukan. Program ini dilaksanakan pada tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) melalui sosialisasi mengenai kondisi DKI Jakarta sehingga muncul kesadaran dari penduduk untuk tidak membawa saudara atau keluarga lainnya ke Jakarta yang sudah sangat padat ini. Himbauan ini diharapkan akan mampu menghambat laju pendatang dari luar daerah masuk ke Jakarta. Pada tataran nasional, kebijakan sedang diarahkan kepada pemerataan pembangunan di daerah sehingga konsentrasi aktivitas bisnis dan ekonomi tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Foto: bernard chaniago

Permalink to this discussion: http://urb.im/c1409
Permalink to this post: http://urb.im/ca1409jki